Kamis, 01 Juli 2021

UJIAN AKHIR SEMESTER ETIKA BISNIS

 

NAMA        : NUR AFRI AZIZAH

NIM            : 01219156

KELAS       : MANAJEMEN A1

 

UAS ETIKA BISNIS KASUS PELANGGARAN PERUSAHAAN

 

1. Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT. Ajinomoto

            PT. Ajinomoto merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bumbu penyedap makanan terbesar di Indonesia.

            Pada 7 Agustus 2020 lalu, LPPOMMUI dan BPOM melaporkan bahwa salah satu kandungan dalam produk MSG milik PT. Ajinomoto yaitu bactosoyone termasuk Haram.

Mengetahui hal tersebut, pemerintah meminta kepada PT. Ajinomoto untuk segera menarik produknya dari edaran karena melanggar etika konsumsi dan keamanan konsumen.

            Sementara itu BPOM sendiri menyarankan agar menggandi kandungan dalam MSG dengan mameno untuk lolos uji Halal. Setelah beberapa waktu kemudian PT. Ajinomoto menanggapi kasus tersebut dengan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang kembali untuk membuat produk sesuai ketentuan dan prosedur.

Kasus : Kandungan dalam produk MSG yang tidak halal (haram)

Pelaku yang melanggar : PT. Ajinomoto

Pihak yang dirugikan : Masyarakat

Jenis Pelanggaran : Etika konsumsi dan keamanan konsumen

Dasar hukum pelanggaran : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

-       BPOM sendiri menyarankan agar mengganti kandungan dalam MSG dengan mameno untuk lolos uji Halal. PT. Ajinomoto menanggapi kasus tersebut dengan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang kembali untuk membuat produk sesuai ketentuan dan prosedur.

 

2. Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT. Garuda Indonesia

            PT. Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN yang cukup signifikan dalam dunia perindustrian terutama pada bidang transportasi.

            Namun pada tahun 2018, PT. Garuda Indonesia telah melanggar kode etik dalam berbisnis dengan memanipulasi laporan keuangannya. Kasus ini berawal dari status plat merah saham PT. Garuda Indonesia yang berada di dasar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut menjelaskan bahwa saham PT. Garuda Indonesia menjadi saham gorengan atau saham dengan kualitas tidak baik dan hanya sebagai mainan dikalangan trader bursa.

            Dengan cepat Menteri BUMN mengumumkan apabila telah ditemukan sebuah rekayasa pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, dimana sebenarnya terjadi kerugian tetapi yang dilaporkan justru keuntungan. Tentu hal itu masuk dalam kasus penipuan atau pemalsuan yang sangat fatal dan membuat para pemegang saham marah besar.

Kasus : Manipulasi laporan keuangan

Pelaku yang melanggar : PT. Garuda Indonesia

Pihak yang dirugikan : Pemegang saham

Jenis Pelanggaran : Penipuan/ pemalsuan

Dasar hukum pelanggaran :

o   Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)

o   Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

o   Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

-       Direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertemuan itu diadakan bersama auditor Garuda Indonesia, Ketua Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International). Saat itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor.

-       Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintai keterangan terkait skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau biasa disebut Ari Askhara menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari USD239, 94 juta, USD28 juta di antaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh MAT.

-       Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) Hardiyanto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai PSAK dan sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi dari OJK.

-       Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda Rp100 juta serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar Rp100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar Rp250 juta.

 3. Pelanggaran Etika Bisnis Shopee

            Kurir layanan ekspedisi Shopee Express dikabarkan melakukan aksi mogok kerja. Kabar tersebut diketahui dari sebuah utas (thread) di Twitter yang diunggah akun dengan Username @arifnovianto_id. Utas itu pun viral di dunia maya. Dalam utas tersebut, Arif menceritakan bahwa kurir Shopee Express yang tergabung dalam Himpunan Driver Bandung Raya melakukan mogok kerja. Jumlahnya kira-kira sekitar 1.000 mitra. Upah yang tidak layak ditengarai menjadi penyebab utama aksi mogok kerja ini. Menurut Arif yang juga tengah melakukan penelitian tentang pekerja "gig" di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) UGM, upah kurir Shopee Express semakin kecil. Ekonomi "gig" yang dimaksud Arif, terinspirasi dari pekerjaan di industri hiburan, di mana para musisi baru akan mendapat upah jika mereka menggelar konser. Dalam kaitannya dengan para mitra di layanan ekspedisi, para kurir atau driver harus mengantarkan barang atau pesanan untuk mendapatkan uang.

            Dulu, kurir Shopee Express bisa mendapatkan upah Rp 5.000 per paket. Tarifnya kian menysut menjadi Rp.3500 per paket, hingga terakhir pada awal April Rp 1.500 per paket. Di sisi lain, para mitra tidak menerima upah minimum dan jaminan sosial. Dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, disebut penurunan bukan pertama kali terjadi. Walau telah ditegaskan oleh Executive Director Shopee Indonesia bahwa tidak ada aksi demonstrasi dan skema insentif telah mengikuti tarif yang berlaku di pasar.

Kasus : Kurir ekspedisi Shopee Express melakukan aksi mogok kerja

Pelaku yang melanggar : Shopee

Pihak yang dirugikan : Kurir ekspedisi layanan Shopee Express

Jenis Pelanggaran : Hak pekerja (Gaji yang diberikan tidak sesuai) dan kemitraan semu

Dasar hukum pelanggaran :

UU No 20 Tahun 2008 tetang UMKM di Pasal I, disebutkan bahwa kemitraan merupakan "kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Sistem kemitraan yang dipraktikan adalah "kemitraan semu".

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

-       Perlu ada produk hukum baru yang melindungi para pekerja ekonomi "gig". Tidak hanya kurir Shopee Express, melainkan mitra platform lain, seperti Gojek maupun Grab. Karena undang-undang yang saat ini ada belum cukup lengkap. UU No 20 tahun 2008 tidak membahas hubungan kerja dan hak-hak pekerja "gig", melainkan hanya memberi dasar dan prinsip kemitraan saja.

-   Perusahaan Shopee seharusnya memberikan upah sesuai dengan hak para pekerja yang sudah di atur oleh UU Ketenagakerjaan. Karena upah merupakan imbalan dari apa yang telah para pekerja lakukan, dan memberikan upah yang layak merupakan kewajiban perusahaan.

4. Pelanggaran Etika Bisnis  PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)

            Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi di tubuh salah satu BUMN, PT Asabri (Persero). Tak tanggung-tanggung, korupsi dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp23,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. Dua di antaranya merupakan mantan Dirut Asabri Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.

            Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kemudian membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Dia menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,7 triliun.

Kasus : Korupsi di Pt Asabri (Persero)

Pelaku yang melanggar :

1.     Mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 - Maret 2016 (Purn)

2.   Mayjen Adam Rachmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 - Juli 2020 (Purn)

3.    Letjen Sonny Widjaja, eks Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi

4.      Mantan Direktur Asabri periode 2013 - 2014 dan 2015 - 2019 Hari Setiono

5.      Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 - Januari 2017 Ilham W. Siregar

6.      Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.

7.      Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro

8.      Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Pihak yang dirugikan : Negara dan investor Asabri

Jenis Pelanggaran : Korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)

Dasar hukum pelanggaran :

o   Pasal sangkaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.

o   Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

1.      1)Para pelakuk dalam kasus ini harus mendapat hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

2.      2)Untuk mengganti ruginya investasi saham maka PT. Asabri meminta tanggung jawab kepada keduanya. Setelah itu Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menyatakan telah mendapatkan komitmen dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk mengganti rugi investasi saham Rp 10,9 triliun.

3.      3)Dan mengenai penggantian uang milik para investor PT. Asabri dapat melakukan rencana peleburan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) atau BP Jamsostek dengan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero).

5. Pelanggaran Etika Bisnis Jiwasraya

            Diketahui bahwa Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus gagal bayar terhadap nasabah Asuransi Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya terjadi sejak 2000-an.

            Kasus Jiwasraya sebenarnya adalah cermin dari tiadanya suara hati dalam mengolah produk asuransi. Seyogianya mengolah produk asuransi berbanding lurus dengan pertimbangan suara hati dalam menginvestasikan hal yang amat dibutuhkan. Pada prinsipnya, seharusnya investasi nasabah asuransi harus dipertimbangkan prinsip kebaikan untuk masyarakat.

            Padahal, keadilan sebagaimana terpatri dalam Pancasila sila kelima seharusnya menjadi budaya dan cermin bangsa Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus dijunjung tinggi dengan kesadaran hati dan tanggung jawab bagi semua masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan. Jangan sampai akibat permasalahan ini banyak masyarakat yang dibungkam haknya dan kepercayaan masyarakat terhadap nasabah akan sirna.

Kasus : Korupsi

Pelaku Pelanggaran :

1.      Hendrisman Rahim Direktur Utama Jiwasraya

2.      Harry Prasetyo mantan Direktur Keuangan Jiwasraya

3.      Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya

4.      Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk.

5.      Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk.

Pihak yang dirugikan                   : Pengguna Asuransi Jiwasraya

Jenis Pelanggaran                         : Korupsi Dana Arusansi

Dasar Hukum Pelanggaran         :

o   Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

o   Dakwaan subsider meliputi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Upaya yang bisa dilakukan          :

-       Suntikan Modal dari pemegang saham

-       Merealisasikan wacana masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak   usaha, yakni Jiwasraya Putra.

-       Pemerintah harus benar-benar segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun.

 


#bangganarotama

#febunnaraya

#prodimanajemen

#universitasnarotama

#dosenkuayurai

#etikabisnis

#missmanagement

 

Senin, 24 Mei 2021

ETIKA PERIKLANAN

Pada tugas kali ini, video siaran mengenai pemaparan Teori Etika Periklanan dalam dunia industri disertai contoh iklan yang melanggar UU/PERDA/yang terlihat dijalanan dengan pembanding iklan yang etis.

Semoga video kali ini bermanfaat..

Selamat menonton, mohon maaf bila ada salah kata.

 Tugas Etika Bisnis - "ETIKA PERIKLANAN"

Dosen : Hj. I.G.A Aju Nitya Dharmani,S.ST.SE. MM

Nama : Nur Afri Azizah
NIM : 01219156
MANAJEMEN A-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAROTAMA

#bangganarotama #febunnaraya #prodimanajemen #universitasnarotama #dosenkuayurai #etikabisnis #etikaperiklanan #missmanagement


MAKALAH KEJAHATAN DAN KORUPSI PADA KORPORASI

 

Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis Korupsi

 

 

 

Disusun Oleh :

Nur Afri Azizah

NIM : 01219156

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2021



PENDAHULUAN

            Perkembangan  korporasi  pada  permulaan  jaman  modern  dipengaruhi  oleh  bisnis  perdagangan  yang  sifatnya  makin  kompleks.  Inggris  sejak  abad  XIV  sudah  menjadi  pusat  perdagangan  wool  dan  tekstil  yang  diekspor  ke  daratan  Eropa.  Kemajuan  ini  juga  ditandai  dengan  didirikannya  beberapa  usaha  dagang  bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang / perusahaan  ini  merupakan  embrio  korporasi  pada  jaman  sekarang.  Pertumbuhan  korporasi  di  tanah  air  semakin  meningkat  dalam  berbagai  usaha.  Berbagai  produk   dan   jasa   dihasilkan   dalam   jumlah   besar,   begitu  pula  ribuan  dan  bahkan  jutaan  orang  terlibat  dalam   kegiatan   korporasi.   Dengan   memasarkan   produknya,  maka  korporasi  sekaligus  mempengaruhi  dan   ikut   menentukan   pilihan   masyarakat   dalam   memenuhi  kebutuhan  akan  barang  dan  jasa,  sebab  dalam   kenyataannya   bukan   produsen   yang   harus   menyesuaikan   permintaan   konsumen,   akan   tetapi   justru sebaliknya konsumen yang akan menyesuaikan kebutuhannya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi.  Perkembangan   yang   pesat   dari   korporasi   ini   terutama      dipengaruhi      oleh      perubahan      dan      perkembangan     masyarakat     itu     sendiri,     yakni     perkembangan   masyarakat   agraris   ke   masyarakat   industri    dan    perdagangan    (internasional)    pada    dasawarsa terakhir ini. Ciri masyarakat industri adalah dengan munculnya korporasi sebagai pelaku ekonomi atau subyek hukum. Korporasi dalam perkembangan-nya  dapat  memperoleh  hak  (dan  kewajiban)  yang  dimiliki oleh manusia, seperti dapat membuat sebuah kontrak,    dapat    menuntut    dan    dituntut,    namun    korporasi   tetap   berbeda   dengan   subyek   hukum   manusia  yakni  pada  sifatnya  yang  tidak  memiliki  jangka waktu hidup, dalam arti dia bisa hidup selama-lamanya. Indonesia  saat  ini  dilanda  kriminalitas  kontem-porer  yang  mengancam  lingkungan  hidup,  sumber  energi  dan  pola-pola  kejahatan  di  bidang  ekonomi  seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap  konsumen  berupa  barang-barang  produksi  kualitas  rendah  yang  dikemas  indah  dan  dijajakan  lewat iklan besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi lainnya. Seiring dengan perkembangan arus globalisasi    dan    teknologi    informasi    dalam    era    milenium  ini,  telah  mendorong  munculnya  beberapa  jenis  dan  istilah  kejahatan  yang  sebetulnya  secara  substansial  bukan  “barang  baru”,  namun  ‘”barang  lama”  yang  telah  dikemas  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi suatu kejahatan yang lebih modern dan lebih canggih.    Modus  operandi  yang  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut  dahulu  tidak  dikenal  dan   tidak   pernah   dipikirkan   oleh   para   pelaku   kejahatan,   namun   saat   ini   menjadi   suatu   ‘trend’modus  kejahatan.  Hal  ini  ditegaskan  pula  oleh  Sutan  Remy     Sjahdeini     yang     dikutip     oleh     Romli     Atmasasmita,     bahwa     perkembangan     kejahatan     tampak     pada     penggunaan     istilah-istilah     baru     misalnya:  istilah  corporate  crime, business  crime, economic   crime   yakni   kejahatan   ekonomi   atau   kejahatan     terhadap     ekonomi     (crime     against     economy),   istilah   financial   abuse   yang   memiliki   pengertian  sangat  luas  termasuk  bukan  saja  aktivitas  ilegal  yang  mungkin  merugikan  sistem  keuangan  (financial  system),  tetapi  juga  aktivitas-aktivitas  lain  yang  bertujuan  menghindari  kewajiban  pembayaran  pajak  (tax  evasion),  atau  istilah  financial  crime  yang  merupakan subset  dari  financial  abuse  yang  dalam


Kejahatan Korporasi

            Pertama-tama,  perlu  untuk  diketahui  asal-usul  kata  “korporasi”  terlebih  dahulu,  sebelum  masuk  di  dalam   substansi   pemahaman   kejahatan   korporasi.   Kata  korporasi  atau  Corporatie  (Belanda),  Corpo-ration   (Inggris)   berasal   dari   bahasa   latin   yaitu   “Corporatio”,    sebagai    suatu    kata    benda    (sub-stantitum) yanng berasal dari kata kerja “Corporare”. Corporare    sendiri    berasal    dari    kata    “Corpus” (Indonesia=  Badan)  yang  dapat  diartikan  memberi  badan atau membadankan. Jadi kata “Corporatio” itu berarti  hasil  dari  kerja  membadankan,  dengan  kata  lain  perkataan  badan  yang  dijadikan  orang,  yaitu  badan   yang   diperoleh   dengan   perbuatan   manusia   sebagai  lawan  terhadap  badan  manusia,  yang  terjadi  menurut   alam.   (Soetan   dan   Malikoel,   1983:82).   Beberapa    pendapat    dikemukakan    untuk    lebih    memahami keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, antara lain pendapat: Sudikno Mertokusumo: menjelaskan   apa   yang   dimaksud   dengan   badan   hukum  adalah  organisasi  atau  kelompok  manusia  yang    mempunyai    tujuan    tertentu    yang    dapat    menyandang  hak  dan  kewajiban  (Sudikno,1988:53);  Subekti:    pada    pokoknya,    badan    hukum    atau    perkumpulan   dapat   memiliki   hak-hak   melakukan   perbuatan  seperti  seorang  manusia,  serta  memiliki  kekayaan  sendiri,  dapat  digugat  atau  menggugat  di  depan  hakim.  Jadi  rechtspersoon  artinya  orang  yang  diciptakan oleh hukum (Subekti, 1996:48).

            Korporasi  terbentuk  ketika  orang-orang  mulai  berhimpun  (mengorganisasikan  diri)  untuk  keperluan  mengumpulkan  kapital  (modal).  Dalam  korporasi,  modal   dihimpun   dengan   mengikutsertakan   pihak-pihak   luar   (yang   bahkan   melampaui   batas-batas   negara). Secara hukum, lembaga penghimpun kapital ini berkembang dan kemudian berdiri sendiri, terlepas dari orang-orang yang menyertakan modalnya. Untuk menjalankan  lembaga  ini  ada  pengurusnya  tersendiri,  yaitu  manajemen  lengkap  dengan  jajaran  direksi  dan  manajernya.   Korporasi   yang   adalah   perkumpulan   orang  yang  mempunyai  kepentingan,  di  mana  orang-orang tersebut merupakan anggota dari korporasi dan anggota     yang     mempunyai     kekuasaan     dalam     pengaturan  korporasi  berupa  rapat  anggota  sebagai  alat   kekuasaan   yang   tertinggi   dalam   peraturan   korporasi. Sebagai badan yang didirikan dengan motif ekonomi,   maka   tujuan   utamanya   adalah   mencari   keuntungan,  sehingga  korporasi  dalam  hal  ini  akan  memasuki   usaha-usaha   yang   dapat   menghasilkan   keuntungan.  Pengertian  korporasi  atau  badan  hukum  dapat  dirinci  menjadi  2  (dua)  golongan  jika  dilihat  dari    perspektif    cara    mendirikan    dan    peraturan    perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

1.      Korporasi Egoistis     Yaitu  korporasi  yang  menyelenggarakan  kepen-tingan  para  anggotanya,  terutama  harta  kekayaan,  misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;

2.      Korporasi yang Alturistis      Yaitu   korporasi   yang   tidak   menyelenggarakan   kepentingan    para    anggotanya,    seperti    per-himpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna    netra,    penyakit    tbc,    penyakit    jantung,    penderita   cacat,   dan   sebagainya   (Chidir   Ali,   1987:74)

 

            Istilah  kejahatan  pada  tulisan  ini  mengandung  makna  yang  khas,  karena  spektrum  pengertiannya  lebih luas dari sekedar hanya mengkaitkannya dengan hukum  pidana.  Dalam  hal  ini  Clinard  dan  Yeager  menyatakan  bahwa:    “A  corporate  crime  is  any  act  committed  by  corporations  that  is  punished  under  administrative,  civil,  or  criminal  law.  (Clinard  and  Yeager,   1980:16).   Tidak   jauh   berbeda   dengan   pernyataan   dari   Box   sebagai   berikut:   “Corporate crime   is   crime   irrespective   of   wheter   it   is   only   punishable  by  administrative  body,  or  whether  it  merely  violates  individuals  civil  rights...  It  might  be  wondered why much corporate crime is dealt with by administrative  agencies  rather  than  criminal  courts,  but  that  does  not  justify  excluding  corporate  acts  regulated by administrative agencies from the study of corporate    crime”.    (Box,    1983:22).    Pernyataan-pernyataan   di   atas   dimaksudkan,   pada   kejahatan   korporasi  penggunaan  hukum  pidana  bukan  semata-mata  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  perbuatan  tersebut morally    wrong,    tetapi    lebih    kepada    perlindungan  masyarakat  (in  order  to  protect  the  public). Pada terminologi hukum pidana, pelanggaran ini   disebut   sebagai   mala   prohibita(acts   wrong   because  they  are  prohibited)  dan  bukan  mala  in  se(acts  wrong  in  themselves).  Croall  dalam  hal  ini  menyatakan  bahwa:  “...these  are  often  seen  as  not  “really  criminal”  and  defendants  can  readily  claim  that   the   offence   in   question   is   the   result   of   an   unfortunate  mistake  or  a  technical  omission,  thus  distinguishing   themselves   from   “real   criminals”. (Croall, 1992:15-16).

            Kompleksitas    masalah    yang    terkait    dengan    kejahatan   korporasi   juga   menjadi   perhatian   dari   masyarakat  internasional,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  Kongres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ke  V  tentang    Pencegahan    Kejahatan dan Pembinaan JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.12, NO. 1, MARET 2010: 56-65 58Pelanggar  Hukum  (The  Prevention  of  Crime  and  Treatment of Offender) di tahun 1975, yang kemudian dipertegas  kembali  dalam  Kongres  ke  VII  di  Milan  (1985) dengan mengangkat tema “Guiding Principles for  Crime  Prevention  and  Criminal  Justice  in  the  Context  of  Development  and  a  New  Internasional  Economic   Order”,   di   mana   di   dalam   butir   9   menegaskan:  “Due  consideration  should  be  given  by  Member  States  to  making  criminally  responsible  not  only  those  persons  who  have  acted  on  behalf  of  an  institution, corporation or enterprise, or who are in a policy-making  or  executive  capacity,  but  also  the  institution,    corporation    or    enterprise    itself,    by    devising  appropriate  measures  that  would  prevent  or  sanction  the  furtherance  of  criminal  activities”.  Ini  menunjukkan   adanya   kejahatan-kejahatan   bentuk   baru  yang  dilakukan  oleh  korporasi  dan  digerakkan  oleh  pengusaha  terhormat  yang  membawa  dampak  yang     sangat     merugikan     pada     negara     yang     bersangkutan.  Pada  kenyataannya,  korporasi  banyak  terlibat    dalam    kejahatan    bisnis    yang    sangat    berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan proses pembangunan. 

            Kedudukan   dan   fungsi   korporasi   di   berbagai   belahan  dunia  semakin  menduduki  posisi  /  tempat  yang  penting.  Kedudukan  korporasi  yang  memiliki  fungsi yang penting ternyata juga membawa dampak negatif, di mana korporasi untuk mencapai tujuannya melakukan    perbuatan-perbuatan    yang    melanggar    hukum.  Secara  umum,  I.  S.  Susanto  menyatakan  bahwa kejahatan korporasi dapat dibedakan atas:

1.      Crimes for Corporation      Yakni    pelanggaran    hukum    dilakukan    oleh    korporasi  karena  menginginkan  tujuannya  yakni  mencari keuntungan dengan cara apapun;

2.      Criminal Corporation      Yakni  dibentuknya  badan  usaha  yang  memang  ditujukan/diperuntukkan       untuk       melakukan       perbuatan-perbuatan jahat (I.S. Susanto, 1992:6).

 

Dapatlah  dipahami  bahwa  kejahatan  korporasi  merupakan salah satu pola kriminalitas yang termasuk pada  kejahatan  non-konvensional  yang  hanya  ada  di  era  modern,  era  industrialisasi  bisnis  dan  pasaran  transnasional yang terkait erat dengan hal-hal sebagai berikut:

a.       Sistem  ekonomi  suatu  masyarakat  yang  cenderung  kompetitif,  mendorong  timbulya  konsumerisme,  dan berskala besar;

b.      Pemahaman dari para pelaku usaha bahwa dirinya melanggar  hukum,  namun  mereka  yakin  bahwa  tindakannya bukan sebagai perbuatan orang jahat;

c.       Kejahatan  bisnis  sebagian  besar  dilakukan  oleh  korporasi    besar    dan    sebagian    lagi    bersifat    okupasional.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan   tindak   pidana   tidak   segampang   dan   semudah  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  orang  /  individu.  Ada  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, yakni:

1.      The degree of loss to the public

2.      The   level   of   complicity   by   high   corporate   managers

3.      The duration of the violation

4.      The frequency of the violation by the corporation

5.      Evidence on intent to violate

6.      Evidence of extortion, as in bribery cases

7.      The degree of notoriety engendered by the media

8.      Precedent in law

9.      The history of serious violation by the corporation

10.  Deterrence potential

11.  The   degree   of   cooperation   evinced   by   the   corporation. (Clinard and Yeager,1980:92,93) 

Kejahatan     korporasi     menunjukkan     bahwa     kemajuan   ekonomi   juga   menimbulkan   kejahatan   bentuk  baru  yang  tidak  kurang  bahaya  dan  besarnya  korban     yang     diakibatkannya.     Dalam     lingkup     kejahatan  korporasi,  korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan     oleh     korporasi     tidak     lagi     dapat     dikualifikasikan   sebagai   korban   yang   tidak   ada   kaitannya   sama   sekali   dengan   pelaku   (unrelated victims  atau  non  participating  victims),  tetapi  ada  inter-relationship  antara  pelaku  dan  korban.  Korban  kejahatan   korporasi   adalah   termasuk   pihak-pihak   antara lain:

1.      Perusahaan saingan (competitors)       Sebagai     akibat     kejahatan     korporasi     yang     melanggar  hak  milik  intelektual,  kompetisi  yang  tidak  sehat,  praktek  monopoli,  tindakan  merugi-kan   perusahaan   lain.   Dalam   menghadapi   per-saingan,  korporasi  dihadapkan  pada  penemuan-penemuan   teknologi   baru,   teknik   pemasaran,   usaha    memperluas    atau    menguasai    pasaran.    Keadaan ini bisa menghasilkan tindakan korporasi untuk      memata-matai      saingannya,      meniru,      memalsukan, mencari, menyuap atau mengadakan persekongkolan   mengenai   harga   atau   daerah   pemasaran.  Hal  ini  semakin  diperburuk  dengan  berkembangnya       suatu       pemikiran       untuk       menerapkan  strategi  dalam  persaingan  korporasi  (corporate   conflict)   yang   berintikan   nilai-nilai:   manuver,  objective,  offense  (attacking  the  enemy  or  competitor),  surprise,  economy  of  force,  mass,  unity  of  command,  simplicity, security.  (Ramsey,  1987:xvii).

2.      Negara (state)      Untuk   mengamankan   kebijakan   ekonominya,   pemerintah   antara   lain   melakukannya   dengan  memperluas  peraturan  yang  mengatur  kegiatan  bisnis,   baik   melalui   peraturan   baru   maupun   melalui   penegakan   yang   lebih   keras.   Dalam   menghadapi  keadaan  yang  demikian,  korporasi  dapat   melakukannya   dengan   cara   melanggar   peraturan   yang   ada,   seperti   memberikan   dana   kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang merugikan  korporasi  atau  memberikan  proyek-proyek  tertentu,  mengekspor  secara  ilegal,  dan  sebagainya.

3.      Karyawan (employees)      Sebagai    akibat    kejahatan    korporasi    berupa    lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan  hak  untuk  membentuk  organisasi  buruh,  tidak  dipenuhinya  upah  minimum,  PHK  yang melanggar hukum.

4.      Konsumen (consumers) Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi misalnya advertensi / iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya, dan lain-lain.

5.      Masyarakat (public) Sebagai akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan dan penghindaran pajak. Kerugian-kerugian dalam kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan fisik sampai kematian, mengakibat-kan terjadinya pergeseran definisi kejahatan ekonomi atau kejahatan korporasi. (Box, 1983:33).

 

PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KORPORASI

 

            Salah    satu    penyebab    terpuruknya    ekonomi    Indonesia   karena   para   konglomerat   di   Indonesia   dalam  menjalankan  bisnisnya  tidak  mengabdi  pada  kepentingan  nasional,  tetapi  justru  menjarah  harta  rakyat   bahkan   dibawa   ke   luar   negeri.   Hal   ini   disebabkan karena sejak awal menjalankan bisnisnya, para konglomerat tidak melandasai kegiatan ekonomi dan  bisnisnya  dengan  etika  bisnis  yang  kuat.  Para  pengusaha    dalam    suatu    kesempatan    terkadang    menyarankan   agar   pemecahan   terhadap   kejahatan   korporasi  adalah  mengatur  dengan  cara  lebih  baik  melalui   kode   etik   bisnis.   Dalam   hal   ini,   hukum   kurang berperan, etik lebih berperan karena korporasi memiliki  budaya  sendiri  dalam  hubungannya  antar  korporasi   yang   disebut   dengan   “Inner   Order   of   Business  Society”,  yang  dapat  diartikan:  jika  terdapat  pelanggaran,     maka     diselesaikan     dullu     oleh     masyarakat  bisnis,  dan  andai  tidak  dimungkinkan  maka baru ditempuh jalur hukum. Ketaatan seseorang pada kode etik harus mendapatkan penghargaan yang memadai,  mengingat  sanksi  dalam  pelanggaran  kode  etik masih lemah, berbeda dengan sanksi hukum. 

Etika Bisnis

            Etika  atau  moral  menurut  Like  Wilardo,  ialah  telaah  tentang  pertimbangan  untuk  menyetujui  atau  tidak    menyetujui    sikap    dan/tindakan    manusia    berdasarkan   benar-salah   atau   baik-buruknya   sikap   dan/atau  tindakan  itu.  Istilah  “etika’  dan  “moral”  dianggap    sama    karena    maknanya    sama,    ethos(Yunani)  dan  mores  (Latin)  maknanya  sama-sama  berarti    adat    kebiasaan.    (Liek    Wilardjo,1996:4).    Adapun Black’s   Law   Dictionary   mendefinisikan Ethic: Of or relating to moral action, conduct, motive character;  as  ethical  emotion,  also  treating  of  moral  feelings,  duties  or  conduct,  containing  precepts  of  morality.(Henry Campbell,1990).

            Konsep  etika  bisnis  seperti  yang  diutarakan  oleh  Sony   Keraf,   di   dalamnya   mengandung   prinsip   otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip   keadilan   dan   prinsip   hormat   kepada   diri   sendiri,  jelas  merupakan  suatu  konsep  yang  sifatnya    universal  bagi  manusia  yang  beradab,  dan  sudah  seharusnya     konsep     tersebut     menjadi     sebuah     “guidelines”  di  dalam  pergaulan  bisnis  sehari-hari.  Masih dikutip oleh Sony Keraf pendapat dari Richard T  de  George,  dimana  etika  bisnis  secara  khusus  menyangkut  4  (empat)  macam  kegiatan,  pertama:  penerapan  prinsip-prinsip  etika  umum  pada  kasus  atau   praktik-praktik   kasus   dalam   bisnis;   kedua:   penerapan   etika   bisnis   tidak   sekedar   menerapkan   etika  dalam  kegiatan  bisnis,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan;  ketiga:  etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada  umumnya  serta  sistem  ekonomi  pada  suatu  negara   tertentu;   dan   keempat:   etika   bisnis   juga   menyangkut   bidang   yang   biasanya   sudah   meluas   melampaui  bidang  etika.  (Sony  Keraf,  1993:9-12).  Sedangkan    menurut    Keith    Davis    dan    Robert    L.Blomstorm   seperti   yang   dikutip   oleh   Wells,   terdapat  7  (tujuh)  “Principle  of  Business  Conduct”, yakni:

1.     To maintain (memelihara martabat kemanusiaan dan hakekat kemanusiaan)

2.     To earn (penghasilan atas dasar fair profit)

3.     To merit (menghargai kepercayaan konsumen/ pemasok dan juga perusahaan saingan)

4.     To support (membantu dan peduli terhadap masalah-masalah sosial)

5.     To fulfill (memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara)

6.     To require (mencegah dari tindakan yang tercela)

7.     To perpetuate (mengabdikan integritas perusahaan). (Wells,1994)

Secara   ideal,   di   dalam   masyarakat   modern   kegiatan     bisnis     yang     diharapkan     seharusnya     memenuhi   harapan-harapan   sebagai   berikut:

a.       better  place  for  investment,  dalam  hal  ini  tentunya  korporasi diharapkan menjadi suatu tempat yang baik dan menyenangkan untuk melakukan kegiatan bisnis;

b.      better  place  to  work,  di  samping  korporasi  juga  menjadi  sebuah  tempat  yang  baik  untuk  bekerja  dan  mendapatkan   penghasilan   yang   layak;  

c.       better supporter  of  ethical  ideals,  menjadi  pendukung  di  dalam  melaksanakan  dan  mengaplikasikan  etos  serta  etika  kerja  yang  ideal; 

d.      better  company  to  buy  from,   menjadi   korporasi   yang   produk-produknya   dapat  diandalkan;

e.       better  to  sell  to,   memiliki   produk-produk   yang   berkualitas   baik   di   lingkup   nasional  maupun  internasional;

f.        better  taxpayer  and  supporter  of  government,  menjadi  penyumbang  pajak  yang  baik  dan  dapat  menghasilkan  devisa  bagi  pemerintah;

g.      better  neighbour  in  community,  di  samping menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sekitar     lingkungan     korporasi     (misalnya     tidak     mencemari  dan  membuat  polusi  bagi  warga  sekitar);

h.      better  contributor  to  social  goals,  public  interest,  and   human   progress,   mampu   memberikan   suatu   kontribusi    dan    kemanfaatan    bagi    proses    pem-bangunan.   (Blomstrom,   1985:58-59).

 

Para   pelaku   ekonomi/pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa berdasarkan hasil penelitian telah terbukti perusahaan-perusahaan  besar  yang  ratusan  tahun  tetap  survivesampai  sekarang  adalah  perusahaan-perusahaan  yang  patuh    pada    etika    bisnis.    Hal-hal    yang    perlu    diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik adalah:

1.     Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial;

2.     Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja;

3.     Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stake holders yang penting untuk diperhatikan;

4.     Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. (Johannes dan Lindawaty, 2004:36,37).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa apabila telah berkomitmen untuk terjun menjadi pelaku bisnis pada jaman modern ini, maka harus tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis agar dapat bertahan dan berkembang.

Korupsi

            Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

·        Perbuatan melawan hukum

·        penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

·        memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

·        merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

·        Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

·        memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

·        penggelapan dalam jabatan,

·        pemerasan dalam jabatan,

·        ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara),

·        menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

 

Alasan Orang Melakukan Korupsi
Berdasarkan Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu:
• Greeds (keserakahan)
• Opportunities (kesempatan melakukan kecurangan)
• Needs (kebutuhan hidup yang sangat banyak)
• Exposures (pengungkapan):

tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas.

 

Studi Kasus

Definisi Masalah

            Persidangan Angelina Sondakh banyak menguak hal baru yang cukup mengejutkan publik. Mulai dari gajinya yang sebesar RP20 juta per bulan, kegemarannya berbelanja online, sampai masalah rumah tangganya dengan almarhum Adjie Massaid.

            Semasa Adjie masih hidup, Angie disebut-sebut pernah meminta cerai. Hal ini tentu mengherankan, karena pasangan selebriti sekaligus politisi itu selalu terlihat harmonis di layar kaca. Tapi Elza Syarief yang pernah menjadi kuasa hukum Adjie membenarkannya. Menurut Elza, Angie dan Adjie memang kerap bertengkar, dan pertengkaran itu disebabkan karena sifat boros Angie.“Saya enggak tahu kapan dia mulai. Almarhum sering menegur (Angie), penggunaan uang besar,” kata Elza. “Malu sebagai suami enggak bisa mendidik. Pernikahan mereka kan baru sebentar.”

            Pernyataan senada juga dilontarkan Rufianus Hutauruk, salah satu pengacara M.Nazzarudin. Ia menuding Angie suka bergaya hidup mewah, dan hal itulah yang menyebabkan rumah tangganya retak. “Satu di antara penyebabnya (pertengkaran) adalah gaya hidup mewah Angie yang sulit diterima Adjie,” katanya. Menurut Elza, Adjie selalu ketakutan dengan sifat boros Angie, apalagi istrinya pernah dikabarkan bagi-bagi uang di DPR. Hal itu membuatnya takut kalau keluarganya berurusan dengan KPK. “Adjie pernah nanya ke saya, ‘Angie bagi-bagi uang di DPR pantas enggak sih tante dia begitu?’. Aku pusing kan nanti kalau ditangkap KPK gimana? Kita yang malu. Adjie sangat takut soal itu,” katanya. Tak hanya itu saja, Elza mengungkapkan bahwa Angie harus dibujuk dengan benda-benda mahal saat ia ngotot ingin bercerai dari Adjie. Adjie sempat berniat membeli berlian untuk Angie agar hubungan mereka membaik. “Aku kasih berlian, tapi gimana yah, gajiku pas-pasan. Ya sudah dibelikan Hermes saja,” kata Elza menirukan ucapan Adjie dulu.

            Elza menuturkan bahwa upaya Adjie berhasil dan rumah tangga mereka sempat membaik karena Adjie membelikan barang kesukaan Angie. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Angie kembali minta cerai. Angelina Sondakh Resmi Diberhentikan Di Demokrat Partai Demokrat telah menggelar rapat pleno pada hari Kamis (23/2) lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan partai untuk memberhentikan kader yang bermasalah. Dari rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tersebut, akhirnya diputuskan bahwa Angelina Sondakh dipecat dari jabatannya sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat. “DPP memutuskan menindaklanjuti rekomendasi DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan Angelina Sondakh sebagai pengurus DPP Partai Demokrat,” kata Andi Nurpati selaku juru bicara Partai Demokrat. Dengan keputusan rapat tersebut, Angelina Sondakh otomatis sudah tidak aktif lagi dalam Demokrat. Walau begitu Andi mengakui bahwa belum ada surat keputusan pemecatan bagi Angie. “(Surat pemecatan) segera akan dikeluarkan,” kata Andi menambahkan.

Selain Angie, kader partai lain yang juga diberhentikan adalah Sudewo. Sudewo sendiri adalah Sekretaris Divisi Pembinaan dan Organisasi Partai Demokrat yang dipecat karena melakukan pelanggaran Ad/ART. Andi Nurpati lalu menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan tentang siapa yang akan mengganti posisi Angie dan Sudewo di Demokrtat. Menurut Andi, partai sendiri masih mencari-cari seseorang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. “Segera diputuskan penggantinya. Kita tunggu saja, pimpinan harus diberi waktu kesempatan mencari figur yang tepat,” ujarnya.

 

 

Analisis Masalah

1. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum saja. Penyelesaian korupsi harus dilakukan secara kompak, ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Intinya, ada di tangan pemerintah, namun jika tak ada dukungan masyarakat, maka pemberantasan korupsi menjadi “omong kosong”.

Menurut beberapa artikel di media cetak, disebutkan bahwa pemimpin yang tegas sangat mendukung penghentian korupsi. Namun, dia luput mengkaji kekolektifan kinerja pemerintah. Artinya, pemerintahan tidak hanya ada satu atau dua orang saja, namun puluhan dan bahkan ratusan. Jika ingin memberantas korupsi, seluruh aparat pemerintah harus berkomitmen memberantasnya. Apalagi, tindak korupsi saat ini tak lagi perorangan, melainkan sudah masuk dalam kategori ‘korupsi berjamaah’. Ini mengharuskan bahwa pemberantas korupsi juga harus dilakukan berjamaah, melalui herakan kompak secara bersama-sama.

Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara maksimal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘Nakhoda’ kapal KPK harus berani, tegas, dan ‘cekatan’ dalam memberantas korupsi. Tanpa tindakan tegas dari KPK, maka pemberantasan korupsi hanya akan merupakan mimpi belaka. Jika dirumuskan, pemberantasan korupsi bisa dimulai dari pencegahan, penindakan, termasuk dengan melibatkan peran masyarakat.

Pemberantasan korupsi harus difokuskan pada ‘perbaikan sistem’ (hukum, kelembagaan, ekonomi). Selain itu, perbaikan kondisi manusia juga penting. Antara lain, melalui bimbingan dari segi moral, kesejahteraan, di samping lewat pendidikan antikorupsi. Yang terpenting bukan sekadar ‘mencegah’, tapi juga ‘menindak tegas’ koruptor.

2. Solusi Radikal

Korupsi merupakan extra ordinary crime, maka penanganannya harus dengan cara radikal. Jadi, ‘hukuman mati’ untuk koruptor harus dilegalkan. Meskipun belum ada terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman mati, tapi suatu saat pasal ini akan efektif dan harus diberlakukan di Indonesia. Sehingga, hukuman mati menjadi solusi jitu untuk memberantas korupsi. Jika tak ada pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor, dan hukuman yang diberikan kepada mereka terlalu ringan, maka hal itu pasti tidak akan menimbulkan efek jera. Untuk itulah, perlu pembenahan sistem hukum, sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia, pihaknya menyetujui jika ada hukuman mati bagi koruptor. (Suara Karya, 18/7/2012). Namun, pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor bisa menjadi kontroversi. Pasalnya, hal itu bersentuhan dengan HAM, khususnya terkait hak untuk hidup.

Karena itu, yang mendesak dilakukan seharusnya menyangkut reformasi dan pembenahan sistem hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada koruptor, dan bukan mematikannya. Sebab, sistem hukum selama ini tidak memberikan efek jera. Pembenahan itu terkait banyaknya koruptor yang divonis bebas. Apalagi, banyak koruptor mendapat fasilitas mewah di dalam tahanan.

Lebih disayangkan, hukuman yang dijatuhkan pengadilan terlalu ringan. Inilah sesungguhnya yang perlu diperbaiki, karena banyak koruptor mendapat hukuman tidak setimpal dengan perbuatannya. Padahal, dampak dari korupsi sangatlah luas.

3. Sistem penggajian yang layak.

Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa.

4. Larangan menerima suap dan hadiah.

Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.

5. Perhitungan kekayaan.

Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi.

 

6. Teladan pemimpin.

Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.

7. Hukuman setimpal.

Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman.

8. Hukuman Mati?

Jika korupsi terus menggurita dan merugikan rakyat Indonesia, maka sudah sepantasnya koruptor dihukum mati, sehingga hal itu membuat calon pelaku lainnya berpikir dua kali. Hukuman mati memang dianggap belum cocok dan melanggar hak asasi manusia (HAM), dan Tuhan saja maha pengampun. Lalu, hukuman apa yang cocok untuk koruptor? Tentu berupa tindakan radikal. Meskipun dianggap tak cocok dan melanggar HAM, khusus koruptor, hukuman mati sangat cocok dan merupakan solusi cerdas. Jika perlu, pemerintah harus membuat UU HAM khusus untuk koruptor.

Hukuman mati sangat cocok diberlakukan kepada koruptor di negeri ini. Jika tidak, Indonesia akan terpuruk jika penegakan hukumnya masih ‘remeh-temeh’. Jadi, sudah saatnya Pemerintah Indonesia meniru kebijakan Pemerintah China dalam menciptakan pemerintahan bersih dengan menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Buktinya, di negeri Tirai Bambu ini, pemberantasan korupsi berjalan lancar dan sangat efektif.

Memang, hukuman itu membuat perekonomian China maju, dan menjadikan pemerintahan menjadi lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu, kapan Indonesia berani meniru langkah pemerintahan China? Apakah menunggu koruptor menguasai negeri ini? Tentu tidak. Wallahu a’lam bisshawab.


 

KESIMPULAN

 

Dari hasil analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1.      Sektor  korporasi  yang  mampu  berperan  positif  bagi    pembangunan    nasional    adalah    sektor    korporasi   yang   merupakan   aset   nasional   dan   bukan  korporasi  yang  hanya  menjadi  beban  dan  parasit masyarakat. Kelompok sektor korporasi ini adalah kelompok yang patuh etika bisnis, misalnya patuh  pada  tata  kelola  korporasi  yang  baik,  taat  pada  aturan  main  persaingan  bisnis  yang  sehat,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan    kata    lain,    peran    positif    terhadap    pembangunan    nasional    ini    menunjuk    pada    korporasi  yang  mampu  mempraktekkan  prinsip  etika   bisnis   dan   juga   prinsip   good   corporate   governance      dalam      menjalankan      kegiatan      bisnisnya.

2.      Perusahaan    yang  ingin  mencatat  sukses  dalam  bisnis  membutuhkan  3  (tiga)  hal  pokok,  yakni:  produk  yang  baik  dan  bermutu,  manajemen  yang  mulus    dan    etika.    Produk    yang    baik    serta    manajemen   yang   mulus   merupakan   hal   yang   dapat   dicapai   dengan   memanfaatkan   seluruh   perangkat   ilmu   dan   teknologi   modern,   serta   memakai  ilmu  ekonomi  dan  teori  manajemen,  sedangkan    perhatian    terhadap    etika    dalam    bebrbisnis    masih    sangat    minim    atau    dapat    dikatakan   tidak   mendapatkan   perhatian   yang   serius.

3.      Pembaharuan  hukum  dapat  menciptakan  insentif  atau     dorongan     bagi     publik     untuk     ikut     memperhatikan  perilaku  korporasi.  Dalam  hal  ini,  masyarakat   sebagai   stakeholder   dari   korporasi   dapat  pula  menjadi  sarana  pengawasan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran yang   dilakukan   oleh   korporasi.

4.      Bagi     para     pelaku     White     Collar     Crime, penghukuman  atau  penuntutan  secara  pidana  dan  penahanan  dapat  menimbulkan  suatu  celaan  atau  kutukan  sosial.  Hilangnya  reputasi  mungkin  lebih  penting  bagi  para  pelaku  daripada  hilang  uang  karena   dijatuhi   denda   besar,   oleh   sebab   itu   publisitas  luas  yang  memuat  nama-nama  individu  yang   dihukum   karena   kejahatan   bisnis   dapat   merupakan  penjeraan  yang  efektif  bagi  perilaku  seperti itu di masa mendatang.

5.      Berbagai       undang-undang       dan       peraturan       perundang-undangan    yang    diperlukan    dalam    rangka  melakukan  kegiatan  bisnis  di  Indonesia,  saat    ini    hanya    mengatur    mengenai    aspek    hubungan  perdata  antara  pihak  yang  melakukan  transaksi   di   sektor   bisnis   yang   diatur   dengan   undang-undang   dan   tidak   memuat   ketentuan-ketentuan  pidana  di  dalamnya.  Banyak  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  ketentuan  undang-undang  tertentu  ternyata  tidak  bersanksi  (pidana)  apabila  kewajiban-kewajiban  tersebut  dilanggar.  Dengan  demikian,   tujuan   yang   dicapai   dengan   adanya   pembentukan  undang-undang  yang  bersangkutan  menjadi tidak efektif

6.      Ada     kecenderungan     pemidanaan     terhadap     korporasi    lebih    banyak    menggunakan    asas    “Subsidiaritas”,  yakni  hukum  pidana  ditempatkan  pada    posisi    sebagai    “Ultimum    Remedium”. Namun  sebagai  upaya  Deterrence  Effect,  untuk  pemidanaan    terhadap  korporasi,  dimungkinkan  mendudukkan  hukum  pidana  sebagai  “Primum Remedium”,   karena   kejahatan   korporasi   dapat   merusak   sendi-sendi   kehidupan   ekonomi   dan   membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

 

·         Atmasasmita,    Romli,    2003.    Pengantar    Hukum    Kejahatan Bisnis, Jakarta, Prenada Media.

·         Campbell,  Henry,  1990.  Black’s  Law  Dictionary, ST.Paul, Minn, West Publishing Co.

·         Chidir Ali, 1987. Badan Hukum, Bandung, Alumni.

·         Clarke,  Michael,  1990.  Business  Crime:  Its  Nature  and Control, Cambridge, Polity Press.

·         Clinnard,   Marshall,   1983.   Corporate   Ethics   and   Crime, Sage Publication.

·         Clinard,  Marshall  B.  and  Yeager  Peter  C.,  1980.  Corporate Crime, New York, The Free Press a Division of Mac Millan Publishing Co, Inc.

·         Conklin,  John,  E.,  1977.  Illegal  But  Not  Criminal;  Business Crime in America, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.

·         Edelhertz,  H.,  and  Rogovin  C.,  1980.  A  National  Movement    Against    White    Collar    Crime, Criminology, Review Year Book.

·         Ibrahim,  Johannes,  dan  Lindawaty,  S.,  2004.  Hukum Bisnis:  Dalam  Perspektif  Manusia  Modern, Bandung, Refika Aditama.

 


Dosen : Hj. I.G.A Aju Nitya Dharmani,S.ST.SE. MM

Nama : Nur Afri Azizah
NIM : 01219156
MANAJEMEN A-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAROTAMA

#bangganarotama #febunnaraya #prodimanajemen #universitasnarotama #dosenkuayurai #etikabisnis #etikaperiklanan #missmanagement

UJIAN AKHIR SEMESTER ETIKA BISNIS

  NAMA         : NUR AFRI AZIZAH NIM             : 01219156 KELAS        : MANAJEMEN A1   UAS ETIKA BISNIS KASUS PELANGGARAN PERUSAH...