Etika
Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis Korupsi
Disusun
Oleh :
Nur
Afri Azizah
NIM : 01219156
PROGRAM
STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS
NAROTAMA
SURABAYA
2021
Perkembangan korporasi
pada permulaan jaman
modern dipengaruhi oleh
bisnis perdagangan yang
sifatnya makin kompleks.
Inggris sejak abad
XIV sudah menjadi
pusat perdagangan wool
dan tekstil yang
diekspor ke daratan
Eropa. Kemajuan ini
juga ditandai dengan
didirikannya beberapa usaha
dagang bangsa Turki. Pembentukan
beberapa usaha dagang / perusahaan
ini merupakan embrio
korporasi pada jaman
sekarang. Pertumbuhan korporasi
di tanah air
semakin meningkat dalam
berbagai usaha. Berbagai
produk dan jasa
dihasilkan dalam jumlah
besar, begitu pula
ribuan dan bahkan
jutaan orang terlibat
dalam kegiatan korporasi.
Dengan memasarkan produknya,
maka korporasi sekaligus
mempengaruhi dan ikut
menentukan pilihan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan
akan barang dan
jasa, sebab dalam
kenyataannya bukan produsen
yang harus menyesuaikan permintaan
konsumen, akan tetapi
justru sebaliknya konsumen yang akan menyesuaikan kebutuhannya dengan
produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi.
Perkembangan yang pesat
dari korporasi ini
terutama dipengaruhi oleh
perubahan dan perkembangan masyarakat itu
sendiri, yakni perkembangan masyarakat
agraris ke masyarakat
industri dan perdagangan (internasional) pada
dasawarsa terakhir ini. Ciri masyarakat industri adalah dengan munculnya
korporasi sebagai pelaku ekonomi atau subyek hukum. Korporasi dalam
perkembangan-nya dapat memperoleh
hak (dan kewajiban)
yang dimiliki oleh manusia,
seperti dapat membuat sebuah kontrak,
dapat menuntut dan
dituntut, namun korporasi
tetap berbeda dengan
subyek hukum manusia
yakni pada sifatnya
yang tidak memiliki
jangka waktu hidup, dalam arti dia bisa hidup selama-lamanya.
Indonesia saat ini
dilanda kriminalitas kontem-porer
yang mengancam lingkungan
hidup, sumber energi
dan pola-pola kejahatan
di bidang ekonomi
seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen
berupa barang-barang produksi
kualitas rendah yang
dikemas indah dan
dijajakan lewat iklan
besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi lainnya. Seiring dengan
perkembangan arus globalisasi dan teknologi
informasi dalam era
milenium ini, telah
mendorong munculnya beberapa
jenis dan istilah
kejahatan yang sebetulnya
secara substansial bukan
“barang baru”, namun
‘”barang lama” yang
telah dikemas sedemikian
rupa sehingga menjadi suatu kejahatan yang lebih modern dan
lebih canggih. Modus operandi
yang digunakan untuk
melakukan kejahatan tersebut
dahulu tidak dikenal
dan tidak pernah
dipikirkan oleh para
pelaku kejahatan, namun
saat ini menjadi
suatu ‘trend’modus kejahatan.
Hal ini ditegaskan
pula oleh Sutan
Remy Sjahdeini yang
dikutip oleh Romli
Atmasasmita, bahwa perkembangan kejahatan tampak
pada penggunaan istilah-istilah baru
misalnya: istilah corporate
crime, business crime, economic crime
yakni kejahatan ekonomi
atau kejahatan terhadap ekonomi
(crime against economy),
istilah financial abuse
yang memiliki pengertian
sangat luas termasuk
bukan saja aktivitas
ilegal yang mungkin
merugikan sistem keuangan
(financial system), tetapi
juga aktivitas-aktivitas lain
yang bertujuan menghindari
kewajiban pembayaran pajak
(tax evasion), atau
istilah financial crime
yang merupakan subset dari
financial abuse yang
dalam
Pertama-tama, perlu
untuk diketahui asal-usul
kata “korporasi” terlebih
dahulu, sebelum masuk
di dalam substansi
pemahaman kejahatan korporasi.
Kata korporasi atau
Corporatie (Belanda), Corpo-ration
(Inggris) berasal dari
bahasa latin yaitu
“Corporatio”, sebagai suatu
kata benda (sub-stantitum) yanng berasal dari kata
kerja “Corporare”. Corporare sendiri berasal
dari kata “Corpus” (Indonesia= Badan)
yang dapat diartikan
memberi badan atau membadankan.
Jadi kata “Corporatio” itu berarti
hasil dari kerja
membadankan, dengan kata
lain perkataan badan
yang dijadikan orang,
yaitu badan yang
diperoleh dengan perbuatan
manusia sebagai lawan
terhadap badan manusia,
yang terjadi menurut
alam. (Soetan dan
Malikoel, 1983:82). Beberapa
pendapat dikemukakan untuk
lebih memahami keberadaan korporasi
sebagai suatu badan hukum, antara lain pendapat: Sudikno Mertokusumo:
menjelaskan apa yang
dimaksud dengan badan
hukum adalah organisasi
atau kelompok manusia
yang mempunyai tujuan
tertentu yang dapat
menyandang hak dan
kewajiban (Sudikno,1988:53); Subekti:
pada pokoknya, badan
hukum atau perkumpulan dapat
memiliki hak-hak melakukan
perbuatan seperti seorang
manusia, serta memiliki
kekayaan sendiri, dapat
digugat atau menggugat
di depan hakim.
Jadi rechtspersoon artinya
orang yang diciptakan oleh hukum (Subekti, 1996:48).
Korporasi terbentuk
ketika orang-orang mulai
berhimpun (mengorganisasikan diri)
untuk keperluan mengumpulkan
kapital (modal). Dalam
korporasi, modal dihimpun
dengan mengikutsertakan pihak-pihak
luar (yang bahkan
melampaui batas-batas negara). Secara hukum, lembaga penghimpun
kapital ini berkembang dan kemudian berdiri sendiri, terlepas dari orang-orang
yang menyertakan modalnya. Untuk menjalankan
lembaga ini ada
pengurusnya tersendiri, yaitu
manajemen lengkap dengan
jajaran direksi dan
manajernya. Korporasi yang
adalah perkumpulan orang
yang mempunyai kepentingan,
di mana orang-orang tersebut merupakan anggota dari
korporasi dan anggota yang mempunyai kekuasaan dalam
pengaturan korporasi berupa
rapat anggota sebagai
alat kekuasaan yang
tertinggi dalam peraturan
korporasi. Sebagai badan yang didirikan dengan motif ekonomi, maka
tujuan utamanya adalah
mencari keuntungan, sehingga
korporasi dalam hal
ini akan memasuki
usaha-usaha yang dapat
menghasilkan keuntungan. Pengertian
korporasi atau badan
hukum dapat dirinci
menjadi 2 (dua)
golongan jika dilihat
dari perspektif cara
mendirikan dan peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:
1.
Korporasi Egoistis Yaitu
korporasi yang menyelenggarakan kepen-tingan
para anggotanya, terutama
harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
2.
Korporasi yang Alturistis Yaitu
korporasi yang tidak
menyelenggarakan
kepentingan para anggotanya, seperti
per-himpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra,
penyakit tbc, penyakit
jantung, penderita cacat,
dan sebagainya (Chidir
Ali, 1987:74)
Istilah
kejahatan pada tulisan
ini mengandung makna
yang khas, karena
spektrum pengertiannya lebih luas dari sekedar hanya mengkaitkannya
dengan hukum pidana. Dalam
hal ini Clinard
dan Yeager menyatakan
bahwa: “A corporate
crime is any
act committed by
corporations that is
punished under administrative, civil,
or criminal law.
(Clinard and Yeager,
1980:16). Tidak jauh
berbeda dengan pernyataan
dari Box sebagai
berikut: “Corporate crime is
crime irrespective of
wheter it is
only punishable by
administrative body, or
whether it merely
violates individuals civil
rights... It might
be wondered why much corporate
crime is dealt with by administrative
agencies rather than
criminal courts, but
that does not
justify excluding corporate
acts regulated by administrative
agencies from the study of corporate
crime”. (Box, 1983:22).
Pernyataan-pernyataan di atas
dimaksudkan, pada kejahatan
korporasi penggunaan hukum
pidana bukan semata-mata
didasarkan atas pertimbangan
bahwa perbuatan tersebut morally wrong,
tetapi lebih kepada
perlindungan masyarakat (in
order to protect
the public). Pada terminologi
hukum pidana, pelanggaran ini
disebut sebagai mala
prohibita(acts wrong because
they are prohibited)
dan bukan mala
in se(acts wrong
in themselves). Croall
dalam hal ini
menyatakan bahwa: “...these
are often seen
as not “really
criminal” and defendants
can readily claim
that the offence
in question is
the result of
an unfortunate mistake
or a technical
omission, thus distinguishing themselves
from “real criminals”. (Croall, 1992:15-16).
Kompleksitas
masalah yang terkait
dengan kejahatan korporasi
juga menjadi perhatian
dari masyarakat internasional, hal
ini dapat dilihat
dari adanya Kongres
Perserikatan Bangsa-Bangsa ke
V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan JURNAL MANAJEMEN
DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.12, NO. 1, MARET 2010: 56-65 58Pelanggar Hukum
(The Prevention of
Crime and Treatment of Offender) di tahun 1975, yang
kemudian dipertegas kembali dalam
Kongres ke VII
di Milan (1985) dengan mengangkat tema “Guiding
Principles for Crime Prevention
and Criminal Justice
in the Context
of Development and
a New Internasional
Economic Order”, di
mana di dalam
butir 9 menegaskan:
“Due consideration should
be given by
Member States to
making criminally responsible
not only those
persons who have
acted on behalf
of an institution, corporation or enterprise, or
who are in a policy-making or executive
capacity, but also
the institution, corporation or
enterprise itself, by
devising appropriate measures
that would prevent
or sanction the
furtherance of criminal
activities”. Ini menunjukkan
adanya kejahatan-kejahatan bentuk
baru yang dilakukan
oleh korporasi dan
digerakkan oleh pengusaha
terhormat yang membawa
dampak yang sangat
merugikan pada negara
yang bersangkutan. Pada
kenyataannya, korporasi banyak
terlibat dalam kejahatan
bisnis yang sangat
berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan proses pembangunan.
Kedudukan
dan fungsi korporasi
di berbagai belahan
dunia semakin menduduki
posisi / tempat
yang penting. Kedudukan
korporasi yang memiliki
fungsi yang penting ternyata juga membawa dampak negatif, di mana
korporasi untuk mencapai tujuannya melakukan
perbuatan-perbuatan yang melanggar
hukum. Secara umum,
I. S. Susanto
menyatakan bahwa kejahatan
korporasi dapat dibedakan atas:
1.
Crimes for Corporation Yakni
pelanggaran hukum dilakukan
oleh korporasi karena
menginginkan tujuannya yakni
mencari keuntungan dengan cara apapun;
2.
Criminal Corporation Yakni
dibentuknya badan usaha
yang memang ditujukan/diperuntukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat (I.S. Susanto,
1992:6).
Dapatlah dipahami
bahwa kejahatan korporasi
merupakan salah satu pola kriminalitas yang termasuk pada kejahatan
non-konvensional yang hanya
ada di era
modern, era industrialisasi bisnis
dan pasaran transnasional yang terkait erat dengan
hal-hal sebagai berikut:
a.
Sistem ekonomi
suatu masyarakat yang
cenderung kompetitif, mendorong
timbulya konsumerisme, dan berskala besar;
b.
Pemahaman dari para pelaku
usaha bahwa dirinya melanggar
hukum, namun mereka
yakin bahwa tindakannya bukan sebagai perbuatan orang
jahat;
c.
Kejahatan bisnis
sebagian besar dilakukan
oleh korporasi besar
dan sebagian lagi
bersifat okupasional.
Penerapan sanksi pidana
terhadap korporasi yang melakukan
tindak pidana tidak
segampang dan semudah
menerapkan sanksi pidana
terhadap orang /
individu. Ada hal-hal
yang perlu diperhatikan
dan dipertimbangkan sebelum
menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, yakni:
1.
The degree of loss to the
public
2.
The level
of complicity by
high corporate managers
3.
The duration of the violation
4.
The frequency of the violation
by the corporation
5.
Evidence on intent to violate
6.
Evidence of extortion, as in
bribery cases
7.
The degree of notoriety
engendered by the media
8.
Precedent in law
9.
The history of serious
violation by the corporation
10.
Deterrence potential
11.
The degree
of cooperation evinced
by the corporation. (Clinard and
Yeager,1980:92,93)
Kejahatan korporasi menunjukkan bahwa
kemajuan ekonomi juga
menimbulkan kejahatan bentuk
baru yang tidak
kurang bahaya dan
besarnya korban yang
diakibatkannya. Dalam lingkup
kejahatan korporasi, korban
dari tindak pidana
yang dilakukan oleh
korporasi tidak lagi
dapat dikualifikasikan sebagai
korban yang tidak
ada kaitannya sama
sekali dengan pelaku
(unrelated victims atau non
participating victims), tetapi
ada inter-relationship antara
pelaku dan korban.
Korban kejahatan korporasi
adalah termasuk pihak-pihak
antara lain:
1.
Perusahaan saingan
(competitors) Sebagai akibat
kejahatan korporasi yang
melanggar hak milik
intelektual, kompetisi yang
tidak sehat, praktek
monopoli, tindakan merugi-kan
perusahaan lain. Dalam
menghadapi per-saingan, korporasi
dihadapkan pada penemuan-penemuan teknologi
baru, teknik pemasaran,
usaha memperluas atau
menguasai pasaran. Keadaan ini bisa menghasilkan tindakan
korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencari, menyuap atau
mengadakan persekongkolan mengenai harga
atau daerah pemasaran.
Hal ini semakin
diperburuk dengan berkembangnya suatu pemikiran untuk menerapkan strategi
dalam persaingan korporasi
(corporate conflict) yang
berintikan nilai-nilai: manuver,
objective, offense (attacking
the enemy or
competitor), surprise, economy
of force, mass,
unity of command,
simplicity, security.
(Ramsey, 1987:xvii).
2.
Negara (state) Untuk
mengamankan kebijakan ekonominya,
pemerintah antara lain
melakukannya dengan memperluas
peraturan yang mengatur
kegiatan bisnis, baik
melalui peraturan baru
maupun melalui penegakan
yang lebih keras.
Dalam menghadapi keadaan
yang demikian, korporasi
dapat melakukannya dengan
cara melanggar peraturan
yang ada, seperti
memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi
dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang merugikan korporasi
atau memberikan proyek-proyek
tertentu, mengekspor secara
ilegal, dan sebagainya.
3.
Karyawan (employees) Sebagai
akibat kejahatan korporasi
berupa lingkungan kerja yang
tidak sehat dan tidak aman, pengekangan
hak untuk membentuk
organisasi buruh, tidak
dipenuhinya upah minimum,
PHK yang melanggar hukum.
4.
Konsumen (consumers) Adapun tindakan korporasi terhadap
konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi misalnya advertensi /
iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang
yang sudah kadaluarsa, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya,
dan lain-lain.
5.
Masyarakat (public) Sebagai akibat pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, penggelapan dan penghindaran pajak. Kerugian-kerugian dalam
kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dapat
menimbulkan kerugian berupa penderitaan fisik sampai kematian, mengakibat-kan
terjadinya pergeseran definisi kejahatan ekonomi atau kejahatan korporasi.
(Box, 1983:33).
Salah satu
penyebab terpuruknya ekonomi
Indonesia karena para
konglomerat di Indonesia
dalam menjalankan bisnisnya
tidak mengabdi pada
kepentingan nasional, tetapi
justru menjarah harta
rakyat bahkan dibawa
ke luar negeri.
Hal ini disebabkan karena sejak awal menjalankan
bisnisnya, para konglomerat tidak melandasai kegiatan ekonomi dan bisnisnya
dengan etika bisnis
yang kuat. Para
pengusaha dalam suatu
kesempatan terkadang menyarankan agar
pemecahan terhadap kejahatan
korporasi adalah mengatur
dengan cara lebih
baik melalui kode
etik bisnis. Dalam
hal ini, hukum
kurang berperan, etik lebih berperan karena korporasi memiliki budaya
sendiri dalam hubungannya
antar korporasi yang
disebut dengan “Inner
Order of Business
Society”, yang dapat
diartikan: jika terdapat
pelanggaran, maka diselesaikan dullu
oleh masyarakat bisnis,
dan andai tidak
dimungkinkan maka baru ditempuh
jalur hukum. Ketaatan seseorang pada kode etik harus mendapatkan penghargaan
yang memadai, mengingat sanksi
dalam pelanggaran kode
etik masih lemah, berbeda dengan sanksi hukum.
Etika Bisnis
Etika atau
moral menurut Like
Wilardo, ialah telaah
tentang pertimbangan untuk
menyetujui atau tidak
menyetujui sikap dan/tindakan manusia
berdasarkan benar-salah atau
baik-buruknya sikap dan/atau
tindakan itu. Istilah
“etika’ dan “moral”
dianggap sama karena
maknanya sama, ethos(Yunani) dan
mores (Latin) maknanya
sama-sama berarti adat
kebiasaan. (Liek Wilardjo,1996:4). Adapun Black’s Law
Dictionary mendefinisikan Ethic:
Of or relating to moral action, conduct, motive character; as
ethical emotion, also
treating of moral
feelings, duties or
conduct, containing precepts
of morality.(Henry
Campbell,1990).
Konsep etika
bisnis seperti yang
diutarakan oleh Sony
Keraf, di dalamnya
mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak
berbuat jahat, prinsip keadilan dan
prinsip hormat kepada
diri sendiri, jelas
merupakan suatu konsep
yang sifatnya universal
bagi manusia yang
beradab, dan sudah
seharusnya konsep tersebut menjadi
sebuah “guidelines” di dalam pergaulan
bisnis sehari-hari. Masih dikutip oleh Sony Keraf pendapat dari
Richard T de George,
dimana etika bisnis
secara khusus menyangkut
4 (empat) macam
kegiatan, pertama: penerapan
prinsip-prinsip etika umum
pada kasus atau
praktik-praktik kasus dalam
bisnis; kedua: penerapan
etika bisnis tidak
sekedar menerapkan etika
dalam kegiatan bisnis,
tetapi juga berkaitan
dengan tanggung jawab
sosial perusahaan; ketiga:
etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya
serta sistem ekonomi
pada suatu negara
tertentu; dan keempat:
etika bisnis juga
menyangkut bidang yang
biasanya sudah meluas
melampaui bidang etika.
(Sony Keraf, 1993:9-12).
Sedangkan menurut Keith
Davis dan Robert
L.Blomstorm seperti yang
dikutip oleh Wells,
terdapat 7 (tujuh)
“Principle of Business
Conduct”, yakni:
1.
To maintain (memelihara martabat kemanusiaan dan hakekat
kemanusiaan)
2.
To earn (penghasilan atas dasar fair profit)
3.
To merit (menghargai kepercayaan konsumen/ pemasok dan juga
perusahaan saingan)
4.
To support (membantu dan peduli terhadap masalah-masalah
sosial)
5.
To fulfill (memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan
negara)
6.
To require (mencegah dari tindakan yang tercela)
7.
To perpetuate (mengabdikan integritas perusahaan).
(Wells,1994)
Secara ideal, di
dalam masyarakat modern
kegiatan bisnis yang
diharapkan seharusnya memenuhi
harapan-harapan sebagai berikut:
a.
better place
for investment, dalam
hal ini tentunya
korporasi diharapkan menjadi suatu tempat yang baik dan menyenangkan
untuk melakukan kegiatan bisnis;
b.
better place
to work, di
samping korporasi juga
menjadi sebuah tempat
yang baik untuk
bekerja dan mendapatkan
penghasilan yang layak;
c.
better supporter of
ethical ideals, menjadi
pendukung di dalam
melaksanakan dan mengaplikasikan etos
serta etika kerja
yang ideal;
d.
better company
to buy from,
menjadi korporasi yang
produk-produknya dapat diandalkan;
e.
better to
sell to, memiliki
produk-produk yang berkualitas
baik di lingkup
nasional maupun internasional;
f.
better taxpayer
and supporter of
government, menjadi penyumbang
pajak yang baik
dan dapat menghasilkan
devisa bagi pemerintah;
g.
better neighbour
in community, di
samping menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sekitar lingkungan korporasi (misalnya tidak
mencemari dan membuat
polusi bagi warga
sekitar);
h.
better contributor
to social goals,
public interest, and
human progress, mampu
memberikan suatu kontribusi
dan kemanfaatan bagi
proses pem-bangunan. (Blomstrom,
1985:58-59).
Para pelaku
ekonomi/pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa berdasarkan hasil
penelitian telah terbukti perusahaan-perusahaan
besar yang ratusan
tahun tetap survivesampai
sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang
patuh pada etika
bisnis. Hal-hal yang
perlu diperhatikan agar
kegiatan bisnis berjalan dengan baik adalah:
1.
Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral,
tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka
sosial;
2.
Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam
jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja;
3.
Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang
merupakan stake holders yang penting untuk diperhatikan;
4.
Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis
internasional. (Johannes dan Lindawaty, 2004:36,37).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa apabila telah
berkomitmen untuk terjun menjadi pelaku bisnis pada jaman modern ini, maka
harus tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis agar
dapat bertahan dan berkembang.
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata
kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri,
serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan
tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka
untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana
korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
·
Perbuatan melawan hukum
·
penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan, atau sarana,
·
memperkaya diri sendiri, orang
lain, atau korporasi, dan
·
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
·
Jenis tindak pidana korupsi di
antaranya, namun bukan semuanya, adalah
·
memberi atau menerima hadiah
atau janji (penyuapan),
·
penggelapan dalam jabatan,
·
pemerasan dalam jabatan,
·
ikut serta dalam pengadaan
(bagi pegawai negeri/penyelenggara negara),
·
menerima gratifikasi (bagi
pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas,
korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk
keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam
prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai
dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi
adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri,
dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau
berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan
kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi
itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah
ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan
kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang
dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang
legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Alasan
Orang Melakukan Korupsi
Berdasarkan Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne, ada beberapa faktor
yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu:
• Greeds (keserakahan)
• Opportunities (kesempatan melakukan kecurangan)
• Needs (kebutuhan hidup yang sangat banyak)
• Exposures (pengungkapan):
tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh
pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan tidak begitu
jelas.
Studi Kasus
Persidangan Angelina Sondakh banyak menguak hal baru yang
cukup mengejutkan publik. Mulai dari gajinya yang sebesar RP20 juta per bulan,
kegemarannya berbelanja online, sampai masalah rumah tangganya dengan almarhum
Adjie Massaid.
Semasa Adjie masih hidup, Angie disebut-sebut pernah
meminta cerai. Hal ini tentu mengherankan, karena pasangan selebriti sekaligus
politisi itu selalu terlihat harmonis di layar kaca. Tapi Elza Syarief yang
pernah menjadi kuasa hukum Adjie membenarkannya. Menurut Elza, Angie dan Adjie
memang kerap bertengkar, dan pertengkaran itu disebabkan karena sifat boros
Angie.“Saya enggak tahu kapan dia mulai. Almarhum sering menegur (Angie),
penggunaan uang besar,” kata Elza. “Malu sebagai suami enggak bisa mendidik.
Pernikahan mereka kan baru sebentar.”
Pernyataan senada juga dilontarkan Rufianus Hutauruk,
salah satu pengacara M.Nazzarudin. Ia menuding Angie suka bergaya hidup mewah,
dan hal itulah yang menyebabkan rumah tangganya retak. “Satu di antara
penyebabnya (pertengkaran) adalah gaya hidup mewah Angie yang sulit diterima
Adjie,” katanya. Menurut Elza, Adjie selalu ketakutan dengan sifat boros Angie,
apalagi istrinya pernah dikabarkan bagi-bagi uang di DPR. Hal itu membuatnya
takut kalau keluarganya berurusan dengan KPK. “Adjie pernah nanya ke saya,
‘Angie bagi-bagi uang di DPR pantas enggak sih tante dia begitu?’. Aku pusing
kan nanti kalau ditangkap KPK gimana? Kita yang malu. Adjie sangat takut soal
itu,” katanya. Tak hanya itu saja, Elza mengungkapkan bahwa Angie harus dibujuk
dengan benda-benda mahal saat ia ngotot ingin bercerai dari Adjie. Adjie sempat
berniat membeli berlian untuk Angie agar hubungan mereka membaik. “Aku kasih
berlian, tapi gimana yah, gajiku pas-pasan. Ya sudah dibelikan Hermes saja,”
kata Elza menirukan ucapan Adjie dulu.
Elza menuturkan bahwa upaya Adjie berhasil dan rumah
tangga mereka sempat membaik karena Adjie membelikan barang kesukaan Angie.
Namun hal itu tak berlangsung lama karena Angie kembali minta cerai. Angelina
Sondakh Resmi Diberhentikan Di Demokrat Partai Demokrat telah menggelar rapat
pleno pada hari Kamis (23/2) lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan
Kehormatan partai untuk memberhentikan kader yang bermasalah. Dari rapat yang
dipimpin oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tersebut, akhirnya diputuskan
bahwa Angelina Sondakh dipecat dari jabatannya sebagai wakil sekretaris
jenderal Partai Demokrat. “DPP memutuskan menindaklanjuti rekomendasi DK (Dewan
Kehormatan) untuk memberhentikan Angelina Sondakh sebagai pengurus DPP Partai
Demokrat,” kata Andi Nurpati selaku juru bicara Partai Demokrat. Dengan
keputusan rapat tersebut, Angelina Sondakh otomatis sudah tidak aktif lagi
dalam Demokrat. Walau begitu Andi mengakui bahwa belum ada surat keputusan
pemecatan bagi Angie. “(Surat pemecatan) segera akan dikeluarkan,” kata Andi
menambahkan.
Selain Angie, kader
partai lain yang juga diberhentikan adalah Sudewo. Sudewo sendiri adalah
Sekretaris Divisi Pembinaan dan Organisasi Partai Demokrat yang dipecat karena
melakukan pelanggaran Ad/ART. Andi Nurpati lalu menuturkan bahwa sampai saat
ini belum ada keputusan tentang siapa yang akan mengganti posisi Angie dan
Sudewo di Demokrtat. Menurut Andi, partai sendiri masih mencari-cari seseorang
yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. “Segera diputuskan penggantinya.
Kita tunggu saja, pimpinan harus diberi waktu kesempatan mencari figur yang
tepat,” ujarnya.
1. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum
saja. Penyelesaian korupsi harus dilakukan secara kompak, ada sinergi antara
pemerintah dan masyarakat. Intinya, ada di tangan pemerintah, namun jika tak
ada dukungan masyarakat, maka pemberantasan korupsi menjadi “omong kosong”.
Menurut beberapa artikel di media cetak, disebutkan bahwa pemimpin
yang tegas sangat mendukung penghentian korupsi. Namun, dia luput mengkaji
kekolektifan kinerja pemerintah. Artinya, pemerintahan tidak hanya ada satu
atau dua orang saja, namun puluhan dan bahkan ratusan. Jika ingin memberantas
korupsi, seluruh aparat pemerintah harus berkomitmen memberantasnya. Apalagi,
tindak korupsi saat ini tak lagi perorangan, melainkan sudah masuk dalam
kategori ‘korupsi berjamaah’. Ini mengharuskan bahwa pemberantas korupsi juga
harus dilakukan berjamaah, melalui herakan kompak secara bersama-sama.
Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara
maksimal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘Nakhoda’ kapal KPK harus
berani, tegas, dan ‘cekatan’ dalam memberantas korupsi. Tanpa tindakan tegas
dari KPK, maka pemberantasan korupsi hanya akan merupakan mimpi belaka. Jika dirumuskan,
pemberantasan korupsi bisa dimulai dari pencegahan, penindakan, termasuk dengan
melibatkan peran masyarakat.
Pemberantasan korupsi harus difokuskan pada ‘perbaikan sistem’
(hukum, kelembagaan, ekonomi). Selain itu, perbaikan kondisi manusia juga penting.
Antara lain, melalui bimbingan dari segi moral, kesejahteraan, di samping lewat
pendidikan antikorupsi. Yang terpenting bukan sekadar ‘mencegah’, tapi juga
‘menindak tegas’ koruptor.
2. Solusi Radikal
Korupsi merupakan extra ordinary crime, maka penanganannya harus
dengan cara radikal. Jadi, ‘hukuman mati’ untuk koruptor harus dilegalkan.
Meskipun belum ada terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman mati, tapi suatu
saat pasal ini akan efektif dan harus diberlakukan di Indonesia. Sehingga,
hukuman mati menjadi solusi jitu untuk memberantas korupsi. Jika tak ada
pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor, dan hukuman yang diberikan kepada
mereka terlalu ringan, maka hal itu pasti tidak akan menimbulkan efek jera.
Untuk itulah, perlu pembenahan sistem hukum, sehingga tidak ada lagi yang
berani melakukan korupsi.
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia,
pihaknya menyetujui jika ada hukuman mati bagi koruptor. (Suara Karya,
18/7/2012). Namun, pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor bisa menjadi
kontroversi. Pasalnya, hal itu bersentuhan dengan HAM, khususnya terkait hak
untuk hidup.
Karena itu, yang mendesak dilakukan seharusnya menyangkut reformasi
dan pembenahan sistem hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada koruptor,
dan bukan mematikannya. Sebab, sistem hukum selama ini tidak memberikan efek
jera. Pembenahan itu terkait banyaknya koruptor yang divonis bebas. Apalagi,
banyak koruptor mendapat fasilitas mewah di dalam tahanan.
Lebih disayangkan, hukuman yang dijatuhkan pengadilan terlalu
ringan. Inilah sesungguhnya yang perlu diperbaiki, karena banyak koruptor
mendapat hukuman tidak setimpal dengan perbuatannya. Padahal, dampak dari
korupsi sangatlah luas.
3. Sistem penggajian yang layak.
Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit
berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah
manusia biasa.
4. Larangan menerima suap dan hadiah.
Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah
pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa
maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan
pemberi hadiah.
5. Perhitungan kekayaan.
Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan
bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena
telah melakukan korupsi.
6. Teladan pemimpin.
Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin,
terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan
takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.
7. Hukuman setimpal.
Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan
mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para
koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor
diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam,
koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan
diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti
yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman.
8. Hukuman Mati?
Jika korupsi terus menggurita dan merugikan rakyat Indonesia, maka
sudah sepantasnya koruptor dihukum mati, sehingga hal itu membuat calon pelaku
lainnya berpikir dua kali. Hukuman mati memang dianggap belum cocok dan
melanggar hak asasi manusia (HAM), dan Tuhan saja maha pengampun. Lalu, hukuman
apa yang cocok untuk koruptor? Tentu berupa tindakan radikal. Meskipun dianggap
tak cocok dan melanggar HAM, khusus koruptor, hukuman mati sangat cocok dan
merupakan solusi cerdas. Jika perlu, pemerintah harus membuat UU HAM khusus
untuk koruptor.
Hukuman mati sangat cocok diberlakukan kepada koruptor di negeri
ini. Jika tidak, Indonesia akan terpuruk jika penegakan hukumnya masih ‘remeh-temeh’.
Jadi, sudah saatnya Pemerintah Indonesia meniru kebijakan Pemerintah China
dalam menciptakan pemerintahan bersih dengan menerapkan hukuman mati kepada
koruptor. Buktinya, di negeri Tirai Bambu ini, pemberantasan korupsi berjalan
lancar dan sangat efektif.
Memang, hukuman itu membuat perekonomian China maju, dan menjadikan
pemerintahan menjadi lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu, kapan
Indonesia berani meniru langkah pemerintahan China? Apakah menunggu koruptor
menguasai negeri ini? Tentu tidak. Wallahu a’lam bisshawab.
Dari hasil analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1.
Sektor korporasi
yang mampu berperan
positif bagi pembangunan nasional
adalah sektor korporasi
yang merupakan aset
nasional dan bukan
korporasi yang hanya
menjadi beban dan
parasit masyarakat. Kelompok sektor korporasi ini adalah kelompok yang
patuh etika bisnis, misalnya patuh
pada tata kelola
korporasi yang baik,
taat pada aturan
main persaingan bisnis
yang sehat, dan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan kata
lain, peran positif
terhadap pembangunan nasional
ini menunjuk pada
korporasi yang mampu
mempraktekkan prinsip etika
bisnis dan juga
prinsip good corporate
governance dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
2.
Perusahaan yang
ingin mencatat sukses
dalam bisnis membutuhkan
3 (tiga) hal
pokok, yakni: produk
yang baik dan
bermutu, manajemen yang
mulus dan etika.
Produk yang baik
serta manajemen yang
mulus merupakan hal
yang dapat dicapai
dengan memanfaatkan seluruh
perangkat ilmu dan
teknologi modern, serta
memakai ilmu ekonomi
dan teori manajemen,
sedangkan perhatian terhadap
etika dalam bebrbisnis masih
sangat minim atau
dapat dikatakan tidak
mendapatkan perhatian yang
serius.
3.
Pembaharuan hukum
dapat menciptakan insentif
atau dorongan bagi
publik untuk ikut
memperhatikan perilaku korporasi.
Dalam hal ini,
masyarakat sebagai stakeholder
dari korporasi dapat
pula menjadi sarana
pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh korporasi.
4.
Bagi para
pelaku White Collar
Crime, penghukuman atau penuntutan
secara pidana dan
penahanan dapat menimbulkan
suatu celaan atau
kutukan sosial. Hilangnya
reputasi mungkin lebih penting bagi
para pelaku daripada
hilang uang karena
dijatuhi denda besar,
oleh sebab itu
publisitas luas yang
memuat nama-nama individu
yang dihukum karena
kejahatan bisnis dapat
merupakan penjeraan yang
efektif bagi perilaku
seperti itu di masa mendatang.
5.
Berbagai undang-undang dan
peraturan perundang-undangan yang
diperlukan dalam rangka
melakukan kegiatan bisnis
di Indonesia, saat
ini hanya mengatur
mengenai aspek hubungan
perdata antara pihak
yang melakukan transaksi
di sektor bisnis
yang diatur dengan
undang-undang dan tidak
memuat ketentuan-ketentuan pidana
di dalamnya. Banyak
kewajiban yang dibebankan
oleh ketentuan undang-undang
tertentu ternyata tidak
bersanksi (pidana) apabila
kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar.
Dengan demikian, tujuan
yang dicapai dengan
adanya pembentukan undang-undang
yang bersangkutan menjadi tidak efektif
6.
Ada kecenderungan pemidanaan terhadap korporasi lebih
banyak menggunakan asas
“Subsidiaritas”, yakni hukum
pidana ditempatkan pada
posisi sebagai “Ultimum
Remedium”. Namun sebagai upaya
Deterrence Effect, untuk
pemidanaan terhadap korporasi,
dimungkinkan mendudukkan hukum
pidana sebagai “Primum Remedium”, karena
kejahatan korporasi dapat
merusak sendi-sendi kehidupan
ekonomi dan membahayakan kelangsungan hidup suatu
bangsa.
·
Atmasasmita, Romli,
2003. Pengantar Hukum
Kejahatan Bisnis, Jakarta, Prenada Media.
·
Campbell, Henry,
1990. Black’s Law
Dictionary, ST.Paul, Minn, West Publishing Co.
·
Chidir Ali, 1987. Badan Hukum,
Bandung, Alumni.
·
Clarke, Michael,
1990. Business Crime:
Its Nature and Control, Cambridge, Polity Press.
·
Clinnard, Marshall,
1983. Corporate Ethics
and Crime, Sage Publication.
·
Clinard, Marshall
B. and Yeager
Peter C., 1980.
Corporate Crime, New York, The Free Press a Division of Mac Millan
Publishing Co, Inc.
·
Conklin, John,
E., 1977. Illegal
But Not Criminal;
Business Crime in America, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
·
Edelhertz, H.,
and Rogovin C.,
1980. A National
Movement Against White
Collar Crime, Criminology,
Review Year Book.
·
Ibrahim, Johannes,
dan Lindawaty, S.,
2004. Hukum Bisnis: Dalam
Perspektif Manusia Modern, Bandung, Refika Aditama.
Dosen : Hj. I.G.A Aju Nitya Dharmani,S.ST.SE. MM
Nama : Nur Afri Azizah
NIM : 01219156
MANAJEMEN A-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAROTAMA
#bangganarotama #febunnaraya #prodimanajemen #universitasnarotama #dosenkuayurai #etikabisnis #etikaperiklanan #missmanagement