Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis Korupsi
Disusun Oleh :
Nur Afri Azizah
NIM : 01219156
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2021
DAFTAR ISI
PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KORPORASI
Alasan Orang Melakukan Korupsi
PENDAHULUAN
Perkembangan korporasi pada permulaan jaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks. Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wool dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Kemajuan ini juga ditandai dengan didirikannya beberapa usaha dagang bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang / perusahaan ini merupakan embrio korporasi pada jaman sekarang. Pertumbuhan korporasi di tanah air semakin meningkat dalam berbagai usaha. Berbagai produk dan jasa dihasilkan dalam jumlah besar, begitu pula ribuan dan bahkan jutaan orang terlibat dalam kegiatan korporasi. Dengan memasarkan produknya, maka korporasi sekaligus mempengaruhi dan ikut menentukan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, sebab dalam kenyataannya bukan produsen yang harus menyesuaikan permintaan konsumen, akan tetapi justru sebaliknya konsumen yang akan menyesuaikan kebutuhannya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi. Perkembangan yang pesat dari korporasi ini terutama dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, yakni perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan (internasional) pada dasawarsa terakhir ini. Ciri masyarakat industri adalah dengan munculnya korporasi sebagai pelaku ekonomi atau subyek hukum. Korporasi dalam perkembangan-nya dapat memperoleh hak (dan kewajiban) yang dimiliki oleh manusia, seperti dapat membuat sebuah kontrak, dapat menuntut dan dituntut, namun korporasi tetap berbeda dengan subyek hukum manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti dia bisa hidup selama-lamanya. Indonesia saat ini dilanda kriminalitas kontem-porer yang mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat iklan besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi lainnya. Seiring dengan perkembangan arus globalisasi dan teknologi informasi dalam era milenium ini, telah mendorong munculnya beberapa jenis dan istilah kejahatan yang sebetulnya secara substansial bukan “barang baru”, namun ‘”barang lama” yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kejahatan yang lebih modern dan lebih canggih. Modus operandi yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dahulu tidak dikenal dan tidak pernah dipikirkan oleh para pelaku kejahatan, namun saat ini menjadi suatu ‘trend’modus kejahatan. Hal ini ditegaskan pula oleh Sutan Remy Sjahdeini yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa perkembangan kejahatan tampak pada penggunaan istilah-istilah baru misalnya: istilah corporate crime, business crime, economic crime yakni kejahatan ekonomi atau kejahatan terhadap ekonomi (crime against economy), istilah financial abuse yang memiliki pengertian sangat luas termasuk bukan saja aktivitas ilegal yang mungkin merugikan sistem keuangan (financial system), tetapi juga aktivitas-aktivitas lain yang bertujuan menghindari kewajiban pembayaran pajak (tax evasion), atau istilah financial crime yang merupakan subset dari financial abuse yang dalam
Kejahatan Korporasi
Pertama-tama, perlu untuk diketahui asal-usul kata “korporasi” terlebih dahulu, sebelum masuk di dalam substansi pemahaman kejahatan korporasi. Kata korporasi atau Corporatie (Belanda), Corpo-ration (Inggris) berasal dari bahasa latin yaitu “Corporatio”, sebagai suatu kata benda (sub-stantitum) yanng berasal dari kata kerja “Corporare”. Corporare sendiri berasal dari kata “Corpus” (Indonesia= Badan) yang dapat diartikan memberi badan atau membadankan. Jadi kata “Corporatio” itu berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Soetan dan Malikoel, 1983:82). Beberapa pendapat dikemukakan untuk lebih memahami keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, antara lain pendapat: Sudikno Mertokusumo: menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban (Sudikno,1988:53); Subekti: pada pokoknya, badan hukum atau perkumpulan dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Jadi rechtspersoon artinya orang yang diciptakan oleh hukum (Subekti, 1996:48).
Korporasi terbentuk ketika orang-orang mulai berhimpun (mengorganisasikan diri) untuk keperluan mengumpulkan kapital (modal). Dalam korporasi, modal dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar (yang bahkan melampaui batas-batas negara). Secara hukum, lembaga penghimpun kapital ini berkembang dan kemudian berdiri sendiri, terlepas dari orang-orang yang menyertakan modalnya. Untuk menjalankan lembaga ini ada pengurusnya tersendiri, yaitu manajemen lengkap dengan jajaran direksi dan manajernya. Korporasi yang adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan, di mana orang-orang tersebut merupakan anggota dari korporasi dan anggota yang mempunyai kekuasaan dalam pengaturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Sebagai badan yang didirikan dengan motif ekonomi, maka tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, sehingga korporasi dalam hal ini akan memasuki usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pengertian korporasi atau badan hukum dapat dirinci menjadi 2 (dua) golongan jika dilihat dari perspektif cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:
1. Korporasi Egoistis Yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepen-tingan para anggotanya, terutama harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
2. Korporasi yang Alturistis Yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti per-himpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, dan sebagainya (Chidir Ali, 1987:74)
Istilah kejahatan pada tulisan ini mengandung makna yang khas, karena spektrum pengertiannya lebih luas dari sekedar hanya mengkaitkannya dengan hukum pidana. Dalam hal ini Clinard dan Yeager menyatakan bahwa: “A corporate crime is any act committed by corporations that is punished under administrative, civil, or criminal law. (Clinard and Yeager, 1980:16). Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Box sebagai berikut: “Corporate crime is crime irrespective of wheter it is only punishable by administrative body, or whether it merely violates individuals civil rights... It might be wondered why much corporate crime is dealt with by administrative agencies rather than criminal courts, but that does not justify excluding corporate acts regulated by administrative agencies from the study of corporate crime”. (Box, 1983:22). Pernyataan-pernyataan di atas dimaksudkan, pada kejahatan korporasi penggunaan hukum pidana bukan semata-mata didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan tersebut morally wrong, tetapi lebih kepada perlindungan masyarakat (in order to protect the public). Pada terminologi hukum pidana, pelanggaran ini disebut sebagai mala prohibita(acts wrong because they are prohibited) dan bukan mala in se(acts wrong in themselves). Croall dalam hal ini menyatakan bahwa: “...these are often seen as not “really criminal” and defendants can readily claim that the offence in question is the result of an unfortunate mistake or a technical omission, thus distinguishing themselves from “real criminals”. (Croall, 1992:15-16).
Kompleksitas masalah yang terkait dengan kejahatan korporasi juga menjadi perhatian dari masyarakat internasional, hal ini dapat dilihat dari adanya Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.12, NO. 1, MARET 2010: 56-65 58Pelanggar Hukum (The Prevention of Crime and Treatment of Offender) di tahun 1975, yang kemudian dipertegas kembali dalam Kongres ke VII di Milan (1985) dengan mengangkat tema “Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Internasional Economic Order”, di mana di dalam butir 9 menegaskan: “Due consideration should be given by Member States to making criminally responsible not only those persons who have acted on behalf of an institution, corporation or enterprise, or who are in a policy-making or executive capacity, but also the institution, corporation or enterprise itself, by devising appropriate measures that would prevent or sanction the furtherance of criminal activities”. Ini menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi dan digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat merugikan pada negara yang bersangkutan. Pada kenyataannya, korporasi banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan proses pembangunan.
Kedudukan dan fungsi korporasi di berbagai belahan dunia semakin menduduki posisi / tempat yang penting. Kedudukan korporasi yang memiliki fungsi yang penting ternyata juga membawa dampak negatif, di mana korporasi untuk mencapai tujuannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, I. S. Susanto menyatakan bahwa kejahatan korporasi dapat dibedakan atas:
1. Crimes for Corporation Yakni pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi karena menginginkan tujuannya yakni mencari keuntungan dengan cara apapun;
2. Criminal Corporation Yakni dibentuknya badan usaha yang memang ditujukan/diperuntukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat (I.S. Susanto, 1992:6).
Dapatlah dipahami bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu pola kriminalitas yang termasuk pada kejahatan non-konvensional yang hanya ada di era modern, era industrialisasi bisnis dan pasaran transnasional yang terkait erat dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Sistem ekonomi suatu masyarakat yang cenderung kompetitif, mendorong timbulya konsumerisme, dan berskala besar;
b. Pemahaman dari para pelaku usaha bahwa dirinya melanggar hukum, namun mereka yakin bahwa tindakannya bukan sebagai perbuatan orang jahat;
c. Kejahatan bisnis sebagian besar dilakukan oleh korporasi besar dan sebagian lagi bersifat okupasional.
Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tidak segampang dan semudah menerapkan sanksi pidana terhadap orang / individu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, yakni:
1. The degree of loss to the public
2. The level of complicity by high corporate managers
3. The duration of the violation
4. The frequency of the violation by the corporation
5. Evidence on intent to violate
6. Evidence of extortion, as in bribery cases
7. The degree of notoriety engendered by the media
8. Precedent in law
9. The history of serious violation by the corporation
10. Deterrence potential
11. The degree of cooperation evinced by the corporation. (Clinard and Yeager,1980:92,93)
Kejahatan korporasi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Dalam lingkup kejahatan korporasi, korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai korban yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaku (unrelated victims atau non participating victims), tetapi ada inter-relationship antara pelaku dan korban. Korban kejahatan korporasi adalah termasuk pihak-pihak antara lain:
1. Perusahaan saingan (competitors) Sebagai akibat kejahatan korporasi yang melanggar hak milik intelektual, kompetisi yang tidak sehat, praktek monopoli, tindakan merugi-kan perusahaan lain. Dalam menghadapi per-saingan, korporasi dihadapkan pada penemuan-penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha memperluas atau menguasai pasaran. Keadaan ini bisa menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencari, menyuap atau mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Hal ini semakin diperburuk dengan berkembangnya suatu pemikiran untuk menerapkan strategi dalam persaingan korporasi (corporate conflict) yang berintikan nilai-nilai: manuver, objective, offense (attacking the enemy or competitor), surprise, economy of force, mass, unity of command, simplicity, security. (Ramsey, 1987:xvii).
2. Negara (state) Untuk mengamankan kebijakan ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun melalui penegakan yang lebih keras. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang merugikan korporasi atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor secara ilegal, dan sebagainya.
3. Karyawan (employees) Sebagai akibat kejahatan korporasi berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum, PHK yang melanggar hukum.
4. Konsumen (consumers) Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi misalnya advertensi / iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya, dan lain-lain.
5. Masyarakat (public) Sebagai akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan dan penghindaran pajak. Kerugian-kerugian dalam kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan fisik sampai kematian, mengakibat-kan terjadinya pergeseran definisi kejahatan ekonomi atau kejahatan korporasi. (Box, 1983:33).
PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KORPORASI
Salah satu penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia karena para konglomerat di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdi pada kepentingan nasional, tetapi justru menjarah harta rakyat bahkan dibawa ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena sejak awal menjalankan bisnisnya, para konglomerat tidak melandasai kegiatan ekonomi dan bisnisnya dengan etika bisnis yang kuat. Para pengusaha dalam suatu kesempatan terkadang menyarankan agar pemecahan terhadap kejahatan korporasi adalah mengatur dengan cara lebih baik melalui kode etik bisnis. Dalam hal ini, hukum kurang berperan, etik lebih berperan karena korporasi memiliki budaya sendiri dalam hubungannya antar korporasi yang disebut dengan “Inner Order of Business Society”, yang dapat diartikan: jika terdapat pelanggaran, maka diselesaikan dullu oleh masyarakat bisnis, dan andai tidak dimungkinkan maka baru ditempuh jalur hukum. Ketaatan seseorang pada kode etik harus mendapatkan penghargaan yang memadai, mengingat sanksi dalam pelanggaran kode etik masih lemah, berbeda dengan sanksi hukum.
Etika atau moral menurut Like Wilardo, ialah telaah tentang pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan/tindakan manusia berdasarkan benar-salah atau baik-buruknya sikap dan/atau tindakan itu. Istilah “etika’ dan “moral” dianggap sama karena maknanya sama, ethos(Yunani) dan mores (Latin) maknanya sama-sama berarti adat kebiasaan. (Liek Wilardjo,1996:4). Adapun Black’s Law Dictionary mendefinisikan Ethic: Of or relating to moral action, conduct, motive character; as ethical emotion, also treating of moral feelings, duties or conduct, containing precepts of morality.(Henry Campbell,1990).
Konsep etika bisnis seperti yang diutarakan oleh Sony Keraf, di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut menjadi sebuah “guidelines” di dalam pergaulan bisnis sehari-hari. Masih dikutip oleh Sony Keraf pendapat dari Richard T de George, dimana etika bisnis secara khusus menyangkut 4 (empat) macam kegiatan, pertama: penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik kasus dalam bisnis; kedua: penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; ketiga: etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu; dan keempat: etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas melampaui bidang etika. (Sony Keraf, 1993:9-12). Sedangkan menurut Keith Davis dan Robert L.Blomstorm seperti yang dikutip oleh Wells, terdapat 7 (tujuh) “Principle of Business Conduct”, yakni:
1. To maintain (memelihara martabat kemanusiaan dan hakekat kemanusiaan)
2. To earn (penghasilan atas dasar fair profit)
3. To merit (menghargai kepercayaan konsumen/ pemasok dan juga perusahaan saingan)
4. To support (membantu dan peduli terhadap masalah-masalah sosial)
5. To fulfill (memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara)
6. To require (mencegah dari tindakan yang tercela)
7. To perpetuate (mengabdikan integritas perusahaan). (Wells,1994)
Secara ideal, di dalam masyarakat modern kegiatan bisnis yang diharapkan seharusnya memenuhi harapan-harapan sebagai berikut:
a. better place for investment, dalam hal ini tentunya korporasi diharapkan menjadi suatu tempat yang baik dan menyenangkan untuk melakukan kegiatan bisnis;
b. better place to work, di samping korporasi juga menjadi sebuah tempat yang baik untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak;
c. better supporter of ethical ideals, menjadi pendukung di dalam melaksanakan dan mengaplikasikan etos serta etika kerja yang ideal;
d. better company to buy from, menjadi korporasi yang produk-produknya dapat diandalkan;
e. better to sell to, memiliki produk-produk yang berkualitas baik di lingkup nasional maupun internasional;
f. better taxpayer and supporter of government, menjadi penyumbang pajak yang baik dan dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah;
g. better neighbour in community, di samping menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sekitar lingkungan korporasi (misalnya tidak mencemari dan membuat polusi bagi warga sekitar);
h. better contributor to social goals, public interest, and human progress, mampu memberikan suatu kontribusi dan kemanfaatan bagi proses pem-bangunan. (Blomstrom, 1985:58-59).
Para pelaku ekonomi/pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa berdasarkan hasil penelitian telah terbukti perusahaan-perusahaan besar yang ratusan tahun tetap survivesampai sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang patuh pada etika bisnis. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik adalah:
1. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial;
2. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja;
3. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stake holders yang penting untuk diperhatikan;
4. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. (Johannes dan Lindawaty, 2004:36,37).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa apabila telah berkomitmen untuk terjun menjadi pelaku bisnis pada jaman modern ini, maka harus tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis agar dapat bertahan dan berkembang.
Korupsi
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
· Perbuatan melawan hukum
· penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
· memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
· merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
· Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah
· memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
· penggelapan dalam jabatan,
· pemerasan dalam jabatan,
· ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara),
· menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas,
korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk
keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam
prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk
penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai
dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi
adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri,
dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau
berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan
kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi
itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah
ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan
kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang
dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang
legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Alasan
Orang Melakukan Korupsi
Berdasarkan Gone Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne, ada beberapa faktor
yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu:
• Greeds (keserakahan)
• Opportunities (kesempatan melakukan kecurangan)
• Needs (kebutuhan hidup yang sangat banyak)
• Exposures (pengungkapan):
tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas.
Definisi Masalah
Persidangan Angelina Sondakh banyak menguak hal baru yang cukup mengejutkan publik. Mulai dari gajinya yang sebesar RP20 juta per bulan, kegemarannya berbelanja online, sampai masalah rumah tangganya dengan almarhum Adjie Massaid.
Semasa Adjie masih hidup, Angie disebut-sebut pernah meminta cerai. Hal ini tentu mengherankan, karena pasangan selebriti sekaligus politisi itu selalu terlihat harmonis di layar kaca. Tapi Elza Syarief yang pernah menjadi kuasa hukum Adjie membenarkannya. Menurut Elza, Angie dan Adjie memang kerap bertengkar, dan pertengkaran itu disebabkan karena sifat boros Angie.“Saya enggak tahu kapan dia mulai. Almarhum sering menegur (Angie), penggunaan uang besar,” kata Elza. “Malu sebagai suami enggak bisa mendidik. Pernikahan mereka kan baru sebentar.”
Pernyataan senada juga dilontarkan Rufianus Hutauruk, salah satu pengacara M.Nazzarudin. Ia menuding Angie suka bergaya hidup mewah, dan hal itulah yang menyebabkan rumah tangganya retak. “Satu di antara penyebabnya (pertengkaran) adalah gaya hidup mewah Angie yang sulit diterima Adjie,” katanya. Menurut Elza, Adjie selalu ketakutan dengan sifat boros Angie, apalagi istrinya pernah dikabarkan bagi-bagi uang di DPR. Hal itu membuatnya takut kalau keluarganya berurusan dengan KPK. “Adjie pernah nanya ke saya, ‘Angie bagi-bagi uang di DPR pantas enggak sih tante dia begitu?’. Aku pusing kan nanti kalau ditangkap KPK gimana? Kita yang malu. Adjie sangat takut soal itu,” katanya. Tak hanya itu saja, Elza mengungkapkan bahwa Angie harus dibujuk dengan benda-benda mahal saat ia ngotot ingin bercerai dari Adjie. Adjie sempat berniat membeli berlian untuk Angie agar hubungan mereka membaik. “Aku kasih berlian, tapi gimana yah, gajiku pas-pasan. Ya sudah dibelikan Hermes saja,” kata Elza menirukan ucapan Adjie dulu.
Elza menuturkan bahwa upaya Adjie berhasil dan rumah tangga mereka sempat membaik karena Adjie membelikan barang kesukaan Angie. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Angie kembali minta cerai. Angelina Sondakh Resmi Diberhentikan Di Demokrat Partai Demokrat telah menggelar rapat pleno pada hari Kamis (23/2) lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan partai untuk memberhentikan kader yang bermasalah. Dari rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tersebut, akhirnya diputuskan bahwa Angelina Sondakh dipecat dari jabatannya sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat. “DPP memutuskan menindaklanjuti rekomendasi DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan Angelina Sondakh sebagai pengurus DPP Partai Demokrat,” kata Andi Nurpati selaku juru bicara Partai Demokrat. Dengan keputusan rapat tersebut, Angelina Sondakh otomatis sudah tidak aktif lagi dalam Demokrat. Walau begitu Andi mengakui bahwa belum ada surat keputusan pemecatan bagi Angie. “(Surat pemecatan) segera akan dikeluarkan,” kata Andi menambahkan.
Selain Angie, kader partai lain yang juga diberhentikan adalah Sudewo. Sudewo sendiri adalah Sekretaris Divisi Pembinaan dan Organisasi Partai Demokrat yang dipecat karena melakukan pelanggaran Ad/ART. Andi Nurpati lalu menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan tentang siapa yang akan mengganti posisi Angie dan Sudewo di Demokrtat. Menurut Andi, partai sendiri masih mencari-cari seseorang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. “Segera diputuskan penggantinya. Kita tunggu saja, pimpinan harus diberi waktu kesempatan mencari figur yang tepat,” ujarnya.
Analisis Masalah
1. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum saja. Penyelesaian korupsi harus dilakukan secara kompak, ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Intinya, ada di tangan pemerintah, namun jika tak ada dukungan masyarakat, maka pemberantasan korupsi menjadi “omong kosong”.
Menurut beberapa artikel di media cetak, disebutkan bahwa pemimpin yang tegas sangat mendukung penghentian korupsi. Namun, dia luput mengkaji kekolektifan kinerja pemerintah. Artinya, pemerintahan tidak hanya ada satu atau dua orang saja, namun puluhan dan bahkan ratusan. Jika ingin memberantas korupsi, seluruh aparat pemerintah harus berkomitmen memberantasnya. Apalagi, tindak korupsi saat ini tak lagi perorangan, melainkan sudah masuk dalam kategori ‘korupsi berjamaah’. Ini mengharuskan bahwa pemberantas korupsi juga harus dilakukan berjamaah, melalui herakan kompak secara bersama-sama.
Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara maksimal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘Nakhoda’ kapal KPK harus berani, tegas, dan ‘cekatan’ dalam memberantas korupsi. Tanpa tindakan tegas dari KPK, maka pemberantasan korupsi hanya akan merupakan mimpi belaka. Jika dirumuskan, pemberantasan korupsi bisa dimulai dari pencegahan, penindakan, termasuk dengan melibatkan peran masyarakat.
Pemberantasan korupsi harus difokuskan pada ‘perbaikan sistem’ (hukum, kelembagaan, ekonomi). Selain itu, perbaikan kondisi manusia juga penting. Antara lain, melalui bimbingan dari segi moral, kesejahteraan, di samping lewat pendidikan antikorupsi. Yang terpenting bukan sekadar ‘mencegah’, tapi juga ‘menindak tegas’ koruptor.
2. Solusi Radikal
Korupsi merupakan extra ordinary crime, maka penanganannya harus dengan cara radikal. Jadi, ‘hukuman mati’ untuk koruptor harus dilegalkan. Meskipun belum ada terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman mati, tapi suatu saat pasal ini akan efektif dan harus diberlakukan di Indonesia. Sehingga, hukuman mati menjadi solusi jitu untuk memberantas korupsi. Jika tak ada pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor, dan hukuman yang diberikan kepada mereka terlalu ringan, maka hal itu pasti tidak akan menimbulkan efek jera. Untuk itulah, perlu pembenahan sistem hukum, sehingga tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi.
Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia, pihaknya menyetujui jika ada hukuman mati bagi koruptor. (Suara Karya, 18/7/2012). Namun, pemberlakuan hukuman mati kepada koruptor bisa menjadi kontroversi. Pasalnya, hal itu bersentuhan dengan HAM, khususnya terkait hak untuk hidup.
Karena itu, yang mendesak dilakukan seharusnya menyangkut reformasi dan pembenahan sistem hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada koruptor, dan bukan mematikannya. Sebab, sistem hukum selama ini tidak memberikan efek jera. Pembenahan itu terkait banyaknya koruptor yang divonis bebas. Apalagi, banyak koruptor mendapat fasilitas mewah di dalam tahanan.
Lebih disayangkan, hukuman yang dijatuhkan pengadilan terlalu ringan. Inilah sesungguhnya yang perlu diperbaiki, karena banyak koruptor mendapat hukuman tidak setimpal dengan perbuatannya. Padahal, dampak dari korupsi sangatlah luas.
3. Sistem penggajian yang layak.
Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa.
4. Larangan menerima suap dan hadiah.
Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.
5. Perhitungan kekayaan.
Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi.
6. Teladan pemimpin.
Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.
7. Hukuman setimpal.
Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman.
8. Hukuman Mati?
Jika korupsi terus menggurita dan merugikan rakyat Indonesia, maka sudah sepantasnya koruptor dihukum mati, sehingga hal itu membuat calon pelaku lainnya berpikir dua kali. Hukuman mati memang dianggap belum cocok dan melanggar hak asasi manusia (HAM), dan Tuhan saja maha pengampun. Lalu, hukuman apa yang cocok untuk koruptor? Tentu berupa tindakan radikal. Meskipun dianggap tak cocok dan melanggar HAM, khusus koruptor, hukuman mati sangat cocok dan merupakan solusi cerdas. Jika perlu, pemerintah harus membuat UU HAM khusus untuk koruptor.
Hukuman mati sangat cocok diberlakukan kepada koruptor di negeri ini. Jika tidak, Indonesia akan terpuruk jika penegakan hukumnya masih ‘remeh-temeh’. Jadi, sudah saatnya Pemerintah Indonesia meniru kebijakan Pemerintah China dalam menciptakan pemerintahan bersih dengan menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Buktinya, di negeri Tirai Bambu ini, pemberantasan korupsi berjalan lancar dan sangat efektif.
Memang, hukuman itu membuat perekonomian China maju, dan menjadikan pemerintahan menjadi lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu, kapan Indonesia berani meniru langkah pemerintahan China? Apakah menunggu koruptor menguasai negeri ini? Tentu tidak. Wallahu a’lam bisshawab.
KESIMPULAN
Dari hasil analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Sektor korporasi yang mampu berperan positif bagi pembangunan nasional adalah sektor korporasi yang merupakan aset nasional dan bukan korporasi yang hanya menjadi beban dan parasit masyarakat. Kelompok sektor korporasi ini adalah kelompok yang patuh etika bisnis, misalnya patuh pada tata kelola korporasi yang baik, taat pada aturan main persaingan bisnis yang sehat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, peran positif terhadap pembangunan nasional ini menunjuk pada korporasi yang mampu mempraktekkan prinsip etika bisnis dan juga prinsip good corporate governance dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
2. Perusahaan yang ingin mencatat sukses dalam bisnis membutuhkan 3 (tiga) hal pokok, yakni: produk yang baik dan bermutu, manajemen yang mulus dan etika. Produk yang baik serta manajemen yang mulus merupakan hal yang dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh perangkat ilmu dan teknologi modern, serta memakai ilmu ekonomi dan teori manajemen, sedangkan perhatian terhadap etika dalam bebrbisnis masih sangat minim atau dapat dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang serius.
3. Pembaharuan hukum dapat menciptakan insentif atau dorongan bagi publik untuk ikut memperhatikan perilaku korporasi. Dalam hal ini, masyarakat sebagai stakeholder dari korporasi dapat pula menjadi sarana pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
4. Bagi para pelaku White Collar Crime, penghukuman atau penuntutan secara pidana dan penahanan dapat menimbulkan suatu celaan atau kutukan sosial. Hilangnya reputasi mungkin lebih penting bagi para pelaku daripada hilang uang karena dijatuhi denda besar, oleh sebab itu publisitas luas yang memuat nama-nama individu yang dihukum karena kejahatan bisnis dapat merupakan penjeraan yang efektif bagi perilaku seperti itu di masa mendatang.
5. Berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, saat ini hanya mengatur mengenai aspek hubungan perdata antara pihak yang melakukan transaksi di sektor bisnis yang diatur dengan undang-undang dan tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana di dalamnya. Banyak kewajiban yang dibebankan oleh ketentuan undang-undang tertentu ternyata tidak bersanksi (pidana) apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar. Dengan demikian, tujuan yang dicapai dengan adanya pembentukan undang-undang yang bersangkutan menjadi tidak efektif
6.
Ada kecenderungan pemidanaan terhadap korporasi lebih
banyak menggunakan asas
“Subsidiaritas”, yakni hukum
pidana ditempatkan pada
posisi sebagai “Ultimum
Remedium”. Namun sebagai upaya
Deterrence Effect, untuk
pemidanaan terhadap korporasi,
dimungkinkan mendudukkan hukum
pidana sebagai “Primum Remedium”, karena
kejahatan korporasi dapat
merusak sendi-sendi kehidupan
ekonomi dan membahayakan kelangsungan hidup suatu
bangsa.
DAFTAR PUSTAKA
· Atmasasmita, Romli, 2003. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Jakarta, Prenada Media.
· Campbell, Henry, 1990. Black’s Law Dictionary, ST.Paul, Minn, West Publishing Co.
· Chidir Ali, 1987. Badan Hukum, Bandung, Alumni.
· Clarke, Michael, 1990. Business Crime: Its Nature and Control, Cambridge, Polity Press.
· Clinnard, Marshall, 1983. Corporate Ethics and Crime, Sage Publication.
· Clinard, Marshall B. and Yeager Peter C., 1980. Corporate Crime, New York, The Free Press a Division of Mac Millan Publishing Co, Inc.
· Conklin, John, E., 1977. Illegal But Not Criminal; Business Crime in America, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
· Edelhertz, H., and Rogovin C., 1980. A National Movement Against White Collar Crime, Criminology, Review Year Book.
· Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty, S., 2004. Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Manusia Modern, Bandung, Refika Aditama.
Dosen : Hj. I.G.A Aju Nitya Dharmani,S.ST.SE. MM
Nama : Nur Afri Azizah
NIM : 01219156
MANAJEMEN A-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NAROTAMA
#bangganarotama #febunnaraya #prodimanajemen #universitasnarotama #dosenkuayurai #etikabisnis #etikaperiklanan #missmanagement
Tidak ada komentar:
Posting Komentar