NAMA : NUR AFRI
AZIZAH
NIM : 01219156
KELAS : MANAJEMEN
A1
UAS ETIKA
BISNIS KASUS PELANGGARAN PERUSAHAAN
1.
Pelanggaran Etika Bisnis oleh
PT. Ajinomoto
PT.
Ajinomoto merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bumbu penyedap
makanan terbesar di Indonesia.
Pada
7 Agustus 2020 lalu, LPPOMMUI dan BPOM melaporkan bahwa salah satu kandungan
dalam produk MSG milik PT. Ajinomoto yaitu bactosoyone termasuk
Haram.
Mengetahui hal tersebut, pemerintah
meminta kepada PT. Ajinomoto untuk segera menarik produknya dari edaran karena
melanggar etika konsumsi dan keamanan konsumen.
Sementara
itu BPOM sendiri menyarankan agar menggandi kandungan dalam MSG dengan mameno untuk lolos uji Halal. Setelah beberapa
waktu kemudian PT. Ajinomoto menanggapi kasus tersebut dengan meminta maaf
kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang kembali untuk membuat
produk sesuai ketentuan dan prosedur.
Kasus : Kandungan dalam
produk MSG yang tidak halal (haram)
Pelaku yang melanggar : PT. Ajinomoto
Pihak yang dirugikan : Masyarakat
Jenis Pelanggaran : Etika
konsumsi dan keamanan konsumen
Dasar hukum pelanggaran :
Upaya yang
dilakukan untuk mengatasi :
-
BPOM sendiri menyarankan agar mengganti kandungan dalam MSG
dengan mameno untuk lolos uji Halal. PT. Ajinomoto menanggapi kasus tersebut
dengan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang
kembali untuk membuat produk sesuai ketentuan dan prosedur.
2. Pelanggaran Etika Bisnis
oleh PT. Garuda Indonesia
PT. Garuda Indonesia merupakan salah
satu BUMN yang cukup signifikan dalam dunia perindustrian terutama pada bidang
transportasi.
Namun pada tahun 2018, PT. Garuda
Indonesia telah melanggar kode etik dalam berbisnis dengan memanipulasi laporan
keuangannya. Kasus ini berawal dari status plat merah saham PT. Garuda
Indonesia yang berada di dasar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut
menjelaskan bahwa saham PT. Garuda Indonesia menjadi saham gorengan atau saham
dengan kualitas tidak baik dan hanya sebagai mainan dikalangan trader bursa.
Dengan cepat Menteri BUMN
mengumumkan apabila telah ditemukan sebuah rekayasa pada laporan keuangan PT.
Garuda Indonesia, dimana sebenarnya terjadi kerugian tetapi yang dilaporkan
justru keuntungan. Tentu hal itu masuk dalam kasus penipuan atau pemalsuan yang
sangat fatal dan membuat para pemegang saham marah besar.
Kasus : Manipulasi laporan keuangan
Pelaku yang melanggar : PT. Garuda Indonesia
Pihak yang dirugikan : Pemegang saham
Jenis Pelanggaran : Penipuan/ pemalsuan
Dasar hukum pelanggaran :
o Garuda
Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (UU PM)
o Peraturan
Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik
o
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)
8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.
Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi :
- Direksi Garuda Indonesia
dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertemuan itu diadakan bersama
auditor Garuda Indonesia, Ketua Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang dan rekan (Member of BDO International). Saat itu, Menteri Keuangan,
Sri Mulyani, belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena masih
melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor.
- Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi
IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintai keterangan terkait
skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah
Askhara Danadiputra atau biasa disebut Ari
Askhara menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari USD239, 94 juta, USD28
juta di antaranya adalah bagi hasil yang
seharusnya dibayarkan oleh MAT.
- Sekretaris Jendral
Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) Hardiyanto menyampaikan hasil
pemeriksaan terhadap KAP yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai PSAK dan
sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi dari
OJK.
- Garuda Indonesia menerima
sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani yaitu
pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada
Garuda Indonesia dengan denda Rp100 juta serta masing-masing jajaran direksi
dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar Rp100 juta. Di samping
itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar
Rp250 juta.
Kurir
layanan ekspedisi Shopee Express dikabarkan melakukan aksi mogok kerja. Kabar
tersebut diketahui dari sebuah utas (thread) di Twitter yang diunggah akun
dengan Username @arifnovianto_id. Utas itu pun viral di dunia maya. Dalam utas
tersebut, Arif menceritakan bahwa kurir Shopee Express yang tergabung dalam
Himpunan Driver Bandung Raya melakukan mogok kerja. Jumlahnya kira-kira sekitar
1.000 mitra. Upah yang tidak layak ditengarai menjadi penyebab utama aksi mogok
kerja ini. Menurut Arif yang juga tengah melakukan penelitian tentang pekerja "gig"
di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) UGM, upah kurir Shopee
Express semakin kecil. Ekonomi "gig" yang dimaksud Arif, terinspirasi
dari pekerjaan di industri hiburan, di mana para musisi baru akan mendapat upah
jika mereka menggelar konser. Dalam kaitannya dengan para mitra di layanan
ekspedisi, para kurir atau driver harus mengantarkan barang atau pesanan untuk
mendapatkan uang.
Dulu,
kurir Shopee Express bisa mendapatkan upah Rp 5.000 per paket. Tarifnya kian
menysut menjadi Rp.3500 per paket, hingga terakhir pada awal April Rp 1.500 per
paket. Di sisi lain, para mitra tidak menerima upah minimum dan jaminan sosial.
Dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, disebut penurunan bukan pertama
kali terjadi. Walau telah ditegaskan oleh Executive Director Shopee Indonesia
bahwa tidak ada aksi demonstrasi dan skema insentif telah mengikuti tarif yang
berlaku di pasar.
Kasus : Kurir ekspedisi Shopee
Express melakukan aksi mogok kerja
Pelaku yang melanggar : Shopee
Pihak yang dirugikan : Kurir
ekspedisi layanan Shopee Express
Jenis Pelanggaran : Hak pekerja
(Gaji yang diberikan tidak sesuai) dan kemitraan semu
Dasar hukum pelanggaran :
UU No 20 Tahun 2008 tetang UMKM di
Pasal I, disebutkan bahwa kemitraan merupakan "kerjasama dalam keterkaitan
usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Sistem kemitraan yang
dipraktikan adalah "kemitraan semu".
Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi :
- Perlu ada produk hukum baru yang melindungi para pekerja ekonomi "gig". Tidak hanya kurir Shopee Express, melainkan mitra platform lain, seperti Gojek maupun Grab. Karena undang-undang yang saat ini ada belum cukup lengkap. UU No 20 tahun 2008 tidak membahas hubungan kerja dan hak-hak pekerja "gig", melainkan hanya memberi dasar dan prinsip kemitraan saja.
- Perusahaan Shopee
seharusnya memberikan upah sesuai dengan hak para pekerja yang sudah di atur
oleh UU Ketenagakerjaan. Karena upah merupakan imbalan dari apa yang telah para
pekerja lakukan, dan memberikan upah yang layak merupakan kewajiban perusahaan.
4. Pelanggaran Etika Bisnis PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Asabri)
Kejaksaan
Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi di tubuh salah satu BUMN, PT Asabri
(Persero). Tak tanggung-tanggung, korupsi dalam kasus ini ditaksir mencapai
Rp23,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan delapan tersangka dalam
kasus korupsi PT Asabri. Dua di antaranya merupakan mantan Dirut Asabri Adam
Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.
Kepala
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kemudian
membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana
investasi oleh PT Asabri. Dia menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini
merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,7 triliun.
Kasus : Korupsi di Pt Asabri
(Persero)
Pelaku yang melanggar :
1. Mantan Direktur Utama PT
Asabri periode tahun 2011 - Maret 2016 (Purn)
2. Mayjen Adam Rachmat
Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 - Juli 2020 (Purn)
3. Letjen Sonny Widjaja, eks
Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi
4. Mantan Direktur Asabri
periode 2013 - 2014 dan 2015 - 2019 Hari Setiono
5. Kepala Divisi Investasi
PT Asabri Juli 2012 - Januari 2017 Ilham W. Siregar
6. Direktur Utama PT Prima
Jaringan Lukman Purnomosidi.
7. Dirut PT Hanson
International Tbk Benny Tjokrosaputro
8. Komisaris PT Trada Alam
Minera Heru Hidayat.
Pihak yang dirugikan : Negara
dan investor Asabri
Jenis Pelanggaran : Korupsi
dalam pengelolaan keuangan dan dana oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Asabri)
Dasar hukum pelanggaran :
o
Pasal
sangkaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.
o
Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP serta subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP
Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi :
1. 1)Para pelakuk dalam
kasus ini harus mendapat hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan.
2. 2)Untuk mengganti ruginya
investasi saham maka PT. Asabri meminta tanggung jawab kepada keduanya. Setelah
itu Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menyatakan telah mendapatkan komitmen
dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk mengganti rugi investasi saham
Rp 10,9 triliun.
3. 3)Dan mengenai
penggantian uang milik para investor PT. Asabri dapat melakukan rencana
peleburan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) atau BP
Jamsostek dengan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero).
5. Pelanggaran Etika Bisnis Jiwasraya
Diketahui
bahwa Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia
mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp
23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang Rp
32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus gagal bayar terhadap nasabah
Asuransi Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut,
permasalahan Jiwasraya terjadi sejak 2000-an.
Kasus
Jiwasraya sebenarnya adalah cermin dari tiadanya suara hati dalam mengolah
produk asuransi. Seyogianya mengolah produk asuransi berbanding lurus dengan
pertimbangan suara hati dalam menginvestasikan hal yang amat dibutuhkan. Pada
prinsipnya, seharusnya investasi nasabah asuransi harus dipertimbangkan prinsip
kebaikan untuk masyarakat.
Padahal,
keadilan sebagaimana terpatri dalam Pancasila sila kelima seharusnya menjadi
budaya dan cermin bangsa Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini
harus dijunjung tinggi dengan kesadaran hati dan tanggung jawab bagi semua
masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan. Jangan sampai akibat permasalahan
ini banyak masyarakat yang dibungkam haknya dan kepercayaan masyarakat terhadap
nasabah akan sirna.
Kasus : Korupsi
Pelaku Pelanggaran :
1. Hendrisman Rahim Direktur
Utama Jiwasraya
2. Harry Prasetyo mantan
Direktur Keuangan Jiwasraya
3. Syahmirwan mantan Kepala
Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya
4. Benny Tjokrosaputro
Direktur Utama PT Hanson International Tbk.
5. Heru Hidayat Komisaris
Utama PT Trada Alam Mineral Tbk.
Pihak yang dirugikan : Pengguna Asuransi Jiwasraya
Jenis Pelanggaran : Korupsi Dana Arusansi
Dasar Hukum Pelanggaran :
o
Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
o
Dakwaan
subsider meliputi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.
Upaya yang bisa dilakukan :
- Suntikan Modal dari
pemegang saham
- Merealisasikan wacana
masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak usaha, yakni Jiwasraya Putra.
- Pemerintah harus
benar-benar segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang
nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan
pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun.
#bangganarotama
#febunnaraya
#prodimanajemen
#universitasnarotama
#dosenkuayurai
#etikabisnis
#missmanagement