Kamis, 01 Juli 2021

UJIAN AKHIR SEMESTER ETIKA BISNIS

 

NAMA        : NUR AFRI AZIZAH

NIM            : 01219156

KELAS       : MANAJEMEN A1

 

UAS ETIKA BISNIS KASUS PELANGGARAN PERUSAHAAN

 

1. Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT. Ajinomoto

            PT. Ajinomoto merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bumbu penyedap makanan terbesar di Indonesia.

            Pada 7 Agustus 2020 lalu, LPPOMMUI dan BPOM melaporkan bahwa salah satu kandungan dalam produk MSG milik PT. Ajinomoto yaitu bactosoyone termasuk Haram.

Mengetahui hal tersebut, pemerintah meminta kepada PT. Ajinomoto untuk segera menarik produknya dari edaran karena melanggar etika konsumsi dan keamanan konsumen.

            Sementara itu BPOM sendiri menyarankan agar menggandi kandungan dalam MSG dengan mameno untuk lolos uji Halal. Setelah beberapa waktu kemudian PT. Ajinomoto menanggapi kasus tersebut dengan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang kembali untuk membuat produk sesuai ketentuan dan prosedur.

Kasus : Kandungan dalam produk MSG yang tidak halal (haram)

Pelaku yang melanggar : PT. Ajinomoto

Pihak yang dirugikan : Masyarakat

Jenis Pelanggaran : Etika konsumsi dan keamanan konsumen

Dasar hukum pelanggaran : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

-       BPOM sendiri menyarankan agar mengganti kandungan dalam MSG dengan mameno untuk lolos uji Halal. PT. Ajinomoto menanggapi kasus tersebut dengan meminta maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan serta mengulang kembali untuk membuat produk sesuai ketentuan dan prosedur.

 

2. Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT. Garuda Indonesia

            PT. Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN yang cukup signifikan dalam dunia perindustrian terutama pada bidang transportasi.

            Namun pada tahun 2018, PT. Garuda Indonesia telah melanggar kode etik dalam berbisnis dengan memanipulasi laporan keuangannya. Kasus ini berawal dari status plat merah saham PT. Garuda Indonesia yang berada di dasar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut menjelaskan bahwa saham PT. Garuda Indonesia menjadi saham gorengan atau saham dengan kualitas tidak baik dan hanya sebagai mainan dikalangan trader bursa.

            Dengan cepat Menteri BUMN mengumumkan apabila telah ditemukan sebuah rekayasa pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, dimana sebenarnya terjadi kerugian tetapi yang dilaporkan justru keuntungan. Tentu hal itu masuk dalam kasus penipuan atau pemalsuan yang sangat fatal dan membuat para pemegang saham marah besar.

Kasus : Manipulasi laporan keuangan

Pelaku yang melanggar : PT. Garuda Indonesia

Pihak yang dirugikan : Pemegang saham

Jenis Pelanggaran : Penipuan/ pemalsuan

Dasar hukum pelanggaran :

o   Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)

o   Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

o   Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

-       Direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertemuan itu diadakan bersama auditor Garuda Indonesia, Ketua Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International). Saat itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor.

-       Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintai keterangan terkait skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau biasa disebut Ari Askhara menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena dari USD239, 94 juta, USD28 juta di antaranya adalah bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh MAT.

-       Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) Hardiyanto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai PSAK dan sanksi yang akan diberikan pada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi dari OJK.

-       Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda Rp100 juta serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar Rp100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar Rp250 juta.

 3. Pelanggaran Etika Bisnis Shopee

            Kurir layanan ekspedisi Shopee Express dikabarkan melakukan aksi mogok kerja. Kabar tersebut diketahui dari sebuah utas (thread) di Twitter yang diunggah akun dengan Username @arifnovianto_id. Utas itu pun viral di dunia maya. Dalam utas tersebut, Arif menceritakan bahwa kurir Shopee Express yang tergabung dalam Himpunan Driver Bandung Raya melakukan mogok kerja. Jumlahnya kira-kira sekitar 1.000 mitra. Upah yang tidak layak ditengarai menjadi penyebab utama aksi mogok kerja ini. Menurut Arif yang juga tengah melakukan penelitian tentang pekerja "gig" di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) UGM, upah kurir Shopee Express semakin kecil. Ekonomi "gig" yang dimaksud Arif, terinspirasi dari pekerjaan di industri hiburan, di mana para musisi baru akan mendapat upah jika mereka menggelar konser. Dalam kaitannya dengan para mitra di layanan ekspedisi, para kurir atau driver harus mengantarkan barang atau pesanan untuk mendapatkan uang.

            Dulu, kurir Shopee Express bisa mendapatkan upah Rp 5.000 per paket. Tarifnya kian menysut menjadi Rp.3500 per paket, hingga terakhir pada awal April Rp 1.500 per paket. Di sisi lain, para mitra tidak menerima upah minimum dan jaminan sosial. Dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, disebut penurunan bukan pertama kali terjadi. Walau telah ditegaskan oleh Executive Director Shopee Indonesia bahwa tidak ada aksi demonstrasi dan skema insentif telah mengikuti tarif yang berlaku di pasar.

Kasus : Kurir ekspedisi Shopee Express melakukan aksi mogok kerja

Pelaku yang melanggar : Shopee

Pihak yang dirugikan : Kurir ekspedisi layanan Shopee Express

Jenis Pelanggaran : Hak pekerja (Gaji yang diberikan tidak sesuai) dan kemitraan semu

Dasar hukum pelanggaran :

UU No 20 Tahun 2008 tetang UMKM di Pasal I, disebutkan bahwa kemitraan merupakan "kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Sistem kemitraan yang dipraktikan adalah "kemitraan semu".

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

-       Perlu ada produk hukum baru yang melindungi para pekerja ekonomi "gig". Tidak hanya kurir Shopee Express, melainkan mitra platform lain, seperti Gojek maupun Grab. Karena undang-undang yang saat ini ada belum cukup lengkap. UU No 20 tahun 2008 tidak membahas hubungan kerja dan hak-hak pekerja "gig", melainkan hanya memberi dasar dan prinsip kemitraan saja.

-   Perusahaan Shopee seharusnya memberikan upah sesuai dengan hak para pekerja yang sudah di atur oleh UU Ketenagakerjaan. Karena upah merupakan imbalan dari apa yang telah para pekerja lakukan, dan memberikan upah yang layak merupakan kewajiban perusahaan.

4. Pelanggaran Etika Bisnis  PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)

            Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi di tubuh salah satu BUMN, PT Asabri (Persero). Tak tanggung-tanggung, korupsi dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp23,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. Dua di antaranya merupakan mantan Dirut Asabri Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.

            Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kemudian membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Dia menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 23,7 triliun.

Kasus : Korupsi di Pt Asabri (Persero)

Pelaku yang melanggar :

1.     Mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 - Maret 2016 (Purn)

2.   Mayjen Adam Rachmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 - Juli 2020 (Purn)

3.    Letjen Sonny Widjaja, eks Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi

4.      Mantan Direktur Asabri periode 2013 - 2014 dan 2015 - 2019 Hari Setiono

5.      Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 - Januari 2017 Ilham W. Siregar

6.      Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.

7.      Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro

8.      Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Pihak yang dirugikan : Negara dan investor Asabri

Jenis Pelanggaran : Korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)

Dasar hukum pelanggaran :

o   Pasal sangkaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo.

o   Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi :

1.      1)Para pelakuk dalam kasus ini harus mendapat hukuman sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

2.      2)Untuk mengganti ruginya investasi saham maka PT. Asabri meminta tanggung jawab kepada keduanya. Setelah itu Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menyatakan telah mendapatkan komitmen dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk mengganti rugi investasi saham Rp 10,9 triliun.

3.      3)Dan mengenai penggantian uang milik para investor PT. Asabri dapat melakukan rencana peleburan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) atau BP Jamsostek dengan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero).

5. Pelanggaran Etika Bisnis Jiwasraya

            Diketahui bahwa Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus gagal bayar terhadap nasabah Asuransi Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya terjadi sejak 2000-an.

            Kasus Jiwasraya sebenarnya adalah cermin dari tiadanya suara hati dalam mengolah produk asuransi. Seyogianya mengolah produk asuransi berbanding lurus dengan pertimbangan suara hati dalam menginvestasikan hal yang amat dibutuhkan. Pada prinsipnya, seharusnya investasi nasabah asuransi harus dipertimbangkan prinsip kebaikan untuk masyarakat.

            Padahal, keadilan sebagaimana terpatri dalam Pancasila sila kelima seharusnya menjadi budaya dan cermin bangsa Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus dijunjung tinggi dengan kesadaran hati dan tanggung jawab bagi semua masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan. Jangan sampai akibat permasalahan ini banyak masyarakat yang dibungkam haknya dan kepercayaan masyarakat terhadap nasabah akan sirna.

Kasus : Korupsi

Pelaku Pelanggaran :

1.      Hendrisman Rahim Direktur Utama Jiwasraya

2.      Harry Prasetyo mantan Direktur Keuangan Jiwasraya

3.      Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya

4.      Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk.

5.      Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk.

Pihak yang dirugikan                   : Pengguna Asuransi Jiwasraya

Jenis Pelanggaran                         : Korupsi Dana Arusansi

Dasar Hukum Pelanggaran         :

o   Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

o   Dakwaan subsider meliputi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Upaya yang bisa dilakukan          :

-       Suntikan Modal dari pemegang saham

-       Merealisasikan wacana masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak   usaha, yakni Jiwasraya Putra.

-       Pemerintah harus benar-benar segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun.

 


#bangganarotama

#febunnaraya

#prodimanajemen

#universitasnarotama

#dosenkuayurai

#etikabisnis

#missmanagement

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

UJIAN AKHIR SEMESTER ETIKA BISNIS

  NAMA         : NUR AFRI AZIZAH NIM             : 01219156 KELAS        : MANAJEMEN A1   UAS ETIKA BISNIS KASUS PELANGGARAN PERUSAH...